Mahfud MD Nilai Pemerintah dan Menteri Kurang Koordinasi soal Makan Siang Gratis

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Mahfud MD, merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri yang berbeda saat menjelaskan program makan siang gratis.

Diberitakan sebelunnya, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menyebut, program makan siang gratis dibahas dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2/2024).

Program makan siang gratis ini diketahui merupakan program unggulan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu.

Baca juga: Dulu AHY Kritis ke Jokowi, tapi Kini Sering Puji, Petinggi Demokrat Beri Pembelaan: Namanya Rasional

Adapun program makan siang gratis disebut-sebut akan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, setidaknya ada 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis.

Jumlah itu terdiri atas 22,3 juta anak usia balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah. Menurut Airlangga, setiap anak akan mendapatkan jatah makan siang gratis senilai Rp15.000.

Namun, Presiden Jokowi justru menepis jika program makan siang gratis dibahas dalam rapat kabinet, pada awal pekan ini. 

Baca juga: Di Solo, Gibran Minta Relawan Tetap Rapatkan Barisan Sambut Pilkada dan Pilgub 2024

Jokowi hanya menjelaskan jika dia meminta program-program presiden terpilih harus dimasukkan dalam RAPBN 2025.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan (program makan siang)," kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Menanggapi perbedaan sikap Jokowi dan Airlangga itu, Mahfud menilai presiden dan para menterinya kurang koordinasi.

Sebab Jokowi dan para menterinya menyampaikan informasi yang berbeda kepada publik.

Hal itu, memberi kesan presiden dan menteri tidak berkoordinasi menyangkut program makan siang gratis.

Baca juga: Perolehan Suara PSI Meledak Capai 3,1 Persen, Wasekjen Partai Bantah Tudingan Jual Beli Suara

"Sekarang ini bicaranya sudah beda-beda. Presiden bilang enggak bicarakan itu, menterinya bilang iya. Ya, macam-macam sudah, karena ini sudah mulai enggak terkoordinasi lagi isunya," kata Mahfud.

Dia bahkan menilai, seolah-olah program makan siang gratis menjadi rencana yang dijalankan Airlangga, seiring dengan dilaksanakannya simulasi makan siang gratis di di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, pada Kamis (29/2/2024).

Mahfud mengatakan, seharusnya pembicaraan mengenai program makan siang gratis dan simulasi program dilakukan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih pada 20 Oktober 2024.