Kepastian Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, PDIP Rapat Fraksi, Klaim 5 Fraksi DPR Mendukung

Dikritik Eks Ketua MK

Sebelumnya, Eks Ketua MK, Jimly Asshiddiqie menyoroti DPR yang tidak pernah menggunakan hak angketnya selama 10 tahun ere kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Padahal, menurut Jimly, hak angket merupakan salah satu perwujudan check and balance dari DPR kepada pemerintah.

"Ini penting untuk check and balance. Kan saya bilang ini sejak reformasi cuma dia (Jokowi) saja, semua presiden tuh kebagian kena angket," kata Jimly dalam program Gaspol di YouTube Kompas.com, Sabtu (2/3/2024) dikutip dari Tribunnews.

Penggunaan hak angket, ditambahkan Jimly, tidak akan memecah belah bangsa Indonesia. 

Itu bahkan mampu menjadi indikator bila demokrasi di Indonesia berjalan baik. 

Baca juga: Di Sragen, Putri Bambang Pacul Ungguli Taj Yasin, Eks Wagub Pendamping Ganjar

"(Tanpa hak angket) Tidak berfungsi dengan baik. Itu juga tidak sehat untuk catatan demokrasi 10 20 tahun ke depan," ucap dia.

"Ada periode (kepemimpinan Jokowi) 10 tahun kok parlemennya memble," tambahnya.

Jimly menambahkan mayoritas pemerintahan presiden sebelum Jokowi mengalami hak angket DPR.

Mulai dari Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Nah satu-satunya yang belum ngalamin nih Jokowi. Itu artinya fungsi parlemen tidak jalan," ucap dia.

(*)