Rapat Paripurna DPR RI, Legislator PKS Tolak Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS

TRIBUNSOLO.COM - Anggota DPR RI dari fraksi PKS, Fahmi Alaydrus mengungkapkan penolakan terhadap rencana program makan siang gratis yang dijanjikan oleh Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jika menggunakan skema dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penolakan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024).

Dalam interupsinya, Fahmi menegaskan bahwa sebenarnya pembicaraan program makan siang gratis belum layak dibahas dalam rapat tersebut.

"Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan makan siang gratis yang merupakan program janji dari capres cawapres di periode kampanye kemarin, sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS," kata Fahmi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Dewan Pakar TKN Pastikan Program Makan Siang Gratis Tak dari Dana BOS Maupun Subsidi BBM

Lebih lanjut menurutnya biaya operasional sekolah seharusnya digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

"Amanah 20 persen biaya pendidikan itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan," ujar dia.

"Oleh karena itu kami sampaikan protes atas atau kritik jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengatakan program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkat kan mutu pendidikan," imbuhnya.

Ia pun memohon agar DPR RI melakukan pengawasan terhadap dana BOS agar tidak tergerus oleh program lain termasuk makan siang gratis.

Baca juga: Dasar Hukumnya Apa?, Anies soal Simulasi Makan Siang Gratis, Pemenang Pemilu 2024 Belum Ditetapkan

"Jadi saya mohon mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita DPR RI untuk terus mengawasi jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan," pungkasnya.

(*)