Tayangan Grafik Perolehan Suara Disetop, PDIP dan Partai Nasdem Dorong KPU Audit Forensik Sirekap

TRIBUNSOLO.COM – PDIP dan Partai Nasdem buka suara terkait polemik menghilangnya grafik perolehan suara Pemilu 2024 dalam real count atau Sirekap KPU.

Dimana, berdasarkan kebijakan terbaru KPU, yang ditampilkan adalah bukti autentik perolehan suara peserta pemilu berupa foto formulir Model C. Hasil Plano guna memberikan informasi yang akurat.

Tampilan Sirekap berubah sejak Selasa (5/3/2024) malam.

Anggota Komisi X DPR RI dari Faksi PDIP, Andreas Hugo mengusulkan supaya dilakukan audit forensik terhadap Sirekap.

Baca juga: Partai Nasdem Desak KPU Lakukan Audit Forensik Setelah Stop Grafik Sirekap

"Makanya itu, perlu ada audit forensik terhadap hubungan IT ini. Kenapa? Karena ini menjadi isu dan polemik," katanya dikutip dari Tribunnews.com.

Andreas menyebut masyarakat sangat berharap dengan Sirekap yang notabene memiliki pembiayaan yang cukup besar.

Oleh sebab itu, mestinya Sirekap dengan mudah mengontrol proses perhitungan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) karena rekapitulasinya cepat.

"Tapi ini kan justru terbalik. PPK sekarang sudah jalan," ujar pria berusia 59 tahun itu.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini rekapitulasi di tingkat daerah hampir keseluruhan selesai sedangkan Sirekap belum mencapai 100 persen.

Baca juga: Perludem: Tayangan Grafik Sirekap Dihentikan Timbulkan Masalah Baru

"Kalau misalkan sekarang, saya sudah tahu ini penghitungan suara untuk kami. Sementara di Sirekap masih jauh, baru 60 persenan."

"Sementara di penghitungan di tingkat provinsi sekarang sudah 100 persen," ucap Andreas.

Sementara itu, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, percaya menghilangnya grafik perolehan suara Pemilu 2024 tersebut karena adanya permasalahan dalam penghitungan suara.

"Ya karena banyak masalah," ujar Sahroni.

Senada dengan Andreas, Sahroni menyarankan kepada KPU untuk segera melakukan audit forensik terhadap Sirekap.

Ia menilai audit penting dilakukan supaya KPU memiliki bukti demi menjaga kepercayaan publik.