Merasa Tak Ada Perubahan, Konsultan Politik Eep Saefulloh Ingin Presiden Jokowi Dimakzulkan

TRIBUNSOLO.COM - Presiden Jokowi dinilai oleh Konsultan Politik, Eep Saefulloh, secara terang-terangan melanggar konstitusi dalam Pemilu 2024.

Apalagi pelaksanaan Pemilu 2024 juga dianggap banyak kecurangan.

Ia pun berharap Jokowi dimakzulkan atau berhenti dari jabatan presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Paralympic Training Center Karanganyar, Lokasi Diguyur Hujan

"Sebagai warga negara posisi saya tidak berubah dari tahun lalu, menurut saya presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian pemilu 2024," kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4/2024).

Menurut Eep, eks Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai sudah melanggar sejumlah undang-undang dan tidak boleh dibiarkan.

Menurutnya, Presiden Jokowi harus diadili setelah melakukan sejumlah pelanggaran konstitusi hingga tuntas.

"Pembiaran terhadap itu adalah dosa sejarah setiap orang di Indonesia. Pembiaran pelanggaran konstitusi oleh Presiden tidak boleh dilakukan apapun hasilnya,"

"Bahwa perjuangan untuk menuntut agar ini diadili, agar ini diperkarakan sampai tuntas dan ujungnya bisa ada pihak yang menang secara politik itu urusan yang lain," katanya.

Baca juga: Tak Respons Usul Hak Angket Kecurangan Pemilu di Rapat Paripurna, Ini Penjelasan Pimpinan DPR

Lebih lanjut, Eep menambahkan, pembiaran terhadap Presiden Jokowi bisa berdampak besar bagi bangsa dan negara.

Nantinya, presiden-presiden lain bisa mencontoh hal yang sama dengan melanggar konstitusi.

"Semua presiden yang lain dengan sangat mudah mencontoh ini sebagai tamplate ternyata jadi presiden di Indonesia itu enak. Konstitusi sudah menjamin kekuatan yang besar, yang bersangkutan mengendalikan resources hampir tanpa batas," katanya.

"Punya daya kendali terhadap aparatur yang bisa dimanfaatkan kapanpun secara optimal dengan dampak yang luar biasa bahkan serta merta dan ternyata dibiarkan ketika melanggar konstitusi dan undang-undang maka yang saya bilang tadi semua presiden akan mencontoh sebagai template," tutupnya.

(*)