Soal Pengajuan Hak Angket, NasDem Dikritik Kadernya Sendiri : Tak Ada Partai yang Serius!

TRIBUNSOLO.COM - Partai NasDem dikritik oleh kadernya sendiri perihal pengajuan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

Adalah Ahmad Ali, yang kini menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI yang menyampaikan kritiknya.

Ali beranggapan tak ada partai yang serius untuk mengajukan hak angket tersebut.

Dilansir dari Kompas.com, Ali menyebut sikap partai NasDem melalui pernyataan Sekjennya yakni Hermawi Taslim mencerminkan hal itu.

Diketahui, bahwa parpol Koalisi Perubahan ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDIP terkait komitmen mendorong hak angket.

“Ini keyakinan tentang satu peristiwa kan, bahwa kebenaran politik itu kan tidak mutlak. Jadi kemudian kalau saling menyandera artinya tidak ada partai yang serius untuk itu,” ujar Ali, Selasa (12/3/2024).

Baca juga: Viral Ikan Lele Bertubuh Pendek nan Mungil, Warganet Anggap Imut, Ahli Beberkan Penyebabnya!

Baca juga: Nasdem Minta PDIP Buat Perjanjian dengan Koalisi Perubahan soal Hak Angket : Supaya Tak Ada Dusta

Syarat pengajuan yang tidak sulit, yakni hanya membutuhkan tanda tangan 25 anggota DPR RI minimal dari dua fraksi parpol yang berbeda, tapi tak kunjung terlaksana makin meyakinkan Ali soal tak adanya keseriusan parpol-parpol.

“Artinya, tidak punya keyakinan dengan apa yang sedang kita lakukan. Angket ini hanya keyakinan dengan apa yang kita rasakan hari ini, ya silahkan. Jadi tidak perlu membuat perjanjian dengan yang lain,” kata Ali.

Kritikan tak berhenti di situ. Ali menyoroti para parpol yang mendorong hak angket sebagian besar masih berada dalam kabinet alias pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal hak angket ini memiliki tujuan untuk memakzulkan Jokowi.

Sehingga menurutnya parpol yang berada di dalam pemerintahan dan mendorong hak angket seperti PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya mundur dulu dari kabinet sebelum mendorong hak angket.

“Gini, kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi ya mundur dari kabinet. Sesederhana itu cara berpikirnya kok. Supaya masyarakat tidak berprasangka,” ujarnya.

Ali pun curiga, jika langkah itu tidak diambil, maka usulan mengajukan hak angket hanya merupakan cara untuk menaikan daya tawar politik untuk bergabung pada pemerintahan selanjutnya.

“Ya curiga saja, bahwa partai-partai mau bicara angket sedang meningkatkan posisi tawar untuk mendapatkan posisi tertentu. Menaikan posisi tawar (pemerintahan selanjutnya). Padahal ini tidak mendidik untuk demokrasi kita,” katanya.