Respons Bupati Etik Soal Jalan Rusak, Sebut Tak Perlu Gaduh di Medsos: Silakan Lapor Lurah dan Camat

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Bupati Sukoharjo, Etik Suryani memastikan akan merespons keluhan masyarakat. 

Etik mengatakan, masyarakat tidak perlu gaduh di media sosial soal jalan rusak. 

Namun, bisa langsung melapor ke lurah atau camat setempat. 

Dia juga memastikan akan menindaklanjuti laporan yang masuk. 

"Masyarakat dipersilakan melapor ke pemerintah desa, lurah dan camat dan tidak perlu gaduh ke media sosial," ucap Etik saat ditemui TribunSolo.com, Selasa (2/4/2024).

Etik menegaskan, dalam setiap kunjungannya ke daerah-daerah pasti mengajak DPUPR Sukoharjo. 

Ini agar bila ada jalan yang rusak bisa dipantau langsung. 

"Apabila ada kerusakan maka DPUPR Sukoharjo yang ikut rombongan kegiatan bupati bisa langsung memantu dan segera untuk memperbaiki," terangnya.

Baca juga: Bupati Etik Suryani Bagi 600 Takjil Ramadan 2024, Bareng TP PKK, Jalan Sampai Alun-alun Sukoharjo

Bupati selama ini sudah melakukan pantauan di jalur utama Kecamatan Sukoharjo Kota, Baki, Gatak dan Kartasura.

Jalan berlubang sudah ditambal aspal. 

"DPUPR Sukoharjo juga sudah memberikan laporan perbaikan setiap hari dan terus dikerjakan pengaspalan," lanjutnya.

Sementara itu, soal media sosial, Etik meminta masyarakat tidak perlu gaduh. 

Sebab, ada contoh kasus laporan melalui media sosial. 

Namun, setelah dicek ternyata bukan masuk wilayah Sukoharjo. 

"Ramai di media sosial katanya jalan Sukoharjo rusak ternyata setelah di cek DPUPR Sukoharjo bukan milik Sukoharjo tapi sudah masuk Colomadu Kabupaten Karanganyar dan ini sudah terlanjur ramai di media sosial ternyata salah alamat," lanjutnya.

Dia menyarankan, lebih baik melapor ke lurah atau camat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo menjelaskan, DPUPR terus ikut kegiatan keliling wilayah turun ke masyarakat bersama Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Hal ini tidak hanya sebagai kerja kedinasan saja, melainkan juga pelayanan masyarakat melihat secara langsung bersama dengan bupati terkait kondisi infrastruktur.

"Yang kami kerjakan hanya jalan sesuai kewenangan kami dengan status pengelolaan daerah, Sedangkan jalan provinsi dan pusat apabila ada kerusakan kami koordinasikan kesana," singkatnya. (*/Adv).