Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo, Bupati Etik dan Wabup Eko Jawab Pandangan Fraksi Soal APBD 2026

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, bersama Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo menghadiri rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Sukoharjo pada Kamis (25/9/2025). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto, dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Sebelumnya, lima fraksi DPRD Sukoharjo telah menyampaikan pandangan umum terkait rancangan APBD 2026 dalam rapat sebelumnya. 

Kelima fraksi tersebut yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo, Bupati Etik Suryani Beberkan Program Prioritas APBD 2026

Menanggapi hal itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. 

“Sebelum menyampaikan jawaban, saya mengucapkan terima kasih kepada sidang paripurna DPRD, khususnya kepada lima fraksi yang telah memberikan usul, saran, pendapat, dan pertanyaan demi penyempurnaan Raperda APBD 2026,” kata Etik Suryani, Kamis (25/9/2025).

Dalam jawabannya kepada Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menjelaskan sejumlah strategi, mulai dari penguatan Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi layanan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data wajib pajak, evaluasi kinerja BUMD, hingga penggalian potensi objek pajak baru.

Terkait belanja operasi, Etik menegaskan efisiensi dilakukan selektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. 

"Belanja modal dan infrastruktur tetap diprioritaskan, dengan berbagai program strategis seperti pembangunan Masjid di eks Terminal Kartasura, penataan Alun-Alun Sukoharjo, proyek “Pembangunan Jalanku Mulus", hingga revitalisasi jaringan irigasi pertanian," terangnya.

Kemudian, untuk transparansi dan partisipasi publik, Pemkab Sukoharjo berkomitmen memperluas keterbukaan data anggaran melalui platform digital, audit sosial, hingga mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat.

Baca juga: Ratusan PPPK Pemkab Sukoharjo Ikuti Orientasi, Bupati Etik Tekankan Profesionalisme dan Etika

Sementara itu, menjawab Fraksi Gerindra, Bupati menegaskan penurunan pendapatan daerah pada rancangan APBD 2026 disebabkan belum dimasukkannya beberapa sumber transfer pusat, seperti Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Fiskal.

Namun hal ini akan disesuaikan setelah informasi resmi diterima.

Selain itu, Pemkab juga menekankan program prioritas, antara lain pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, penanganan stunting, pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan, hingga peningkatan infrastruktur jalan terdampak proyek SPAM regional.

"Pada aspek transformasi ekonomi, APBD 2026 diarahkan untuk penguatan ekosistem kewirausahaan, koperasi, UMKM berdaya saing, serta ekonomi syariah," terangnya. 

Termasuk dukungan sertifikasi halal bagi UMKM dan fasilitasi digitalisasi usaha melalui Pasar Go Digital.

Dengan jawaban tersebut, Etik Suryani menegaskan komitmen Pemkab Sukoharjo dalam mewujudkan APBD yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat.

(*)