Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Berita Solo

Gejolak DPD PSI di Jateng, Kirim Mosi Tidak Percaya, Minta Rombak Pengurus DPW PSI Jateng

Polemik di Tubuh PSI Jateng mencuat. Mereka meminta ada pergantian pengurus DPW Jateng. Sebab, dianggap tak bisa memimpin.

TribunSolo.com/Andreas Chris
Desakan muncul dari sejumlah kader dan ketua DPD PSI dari berbagai wilayah di Jawa Tengah agar DPP partai berlambang bunga mawar tersebut segera merestrukturisasi pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Jateng. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Polemik muncul di tubuh PSI Jawa Tengah (Jateng). 

Mayoritas Ketua DPD PSI di Jateng mengirimkan mosi tidak percaya. 

Mereka meminta ada perombakan pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Jateng.

Seperti diketahui, kini DPW PSI Jateng dipimpin oleh Antonius Yogo Prabowo.

Mosi tidak percaya tersebut digulirkan oleh 25 DPD dari 34 DPD PSI yang ada di Jateng.

Ketua DPD PSI Kabupaten Jepara, Albert Siahaan, mengatakan bahwa langkah ini dilakukan kader PSI di tingkat daerah bukan lantaran kegagalan sejumlah caleg melenggang sebagai anggota dewan.

"Ini dalam rangka agar PSI kedepan lebih baik lagi. Harapannya, kami bisa berbuat lebih lagi untuk bangsa lewat Partai. Apalagi sejak awal, semangat PSI adalah membina generasi muda agar bisa berkiprah di Politik. Sehingga kami ingin pemimpin yang bisa mengayomi pengurus," ungkap Albert sesaat setelah pertemuan 25 DPD  PSI Kabupaten/Kota se-Jateng di salah satu rumah makan di Solo, Selasa (30/4/2024).

Lebih lanjut, Albert menjelaskan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh DPW PSI Jateng terhadap sejumlah DPD kabupaten/kota.

"Misalkan ketua DPW melakukan penggantian pengurus ditingkat DPD tidak sesuai aturan atau inkonstitusional," ujarnya.

"Ada aturan dari DPP, dimana struktural DPD tidak boleh diganti selama masa pemilu berlangsung. Tetapi ada beberapa DPD yang diganti strukturalnya di masa Kampanye oleh DPW, sehingga terjadi kekacauan di tubuh partai pada saat pemilu," tutur dia.

Baca juga: PSI Sarankan PDIP dan PKS Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran : Mereka Punya DNA Oposisi Bagus

Lebih lanjut kepemimpinan Yogo juga dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi, terutama terkait anggaran kepartaian.

"Jadi kami tidak tahu informasi apa yang ada di DPW, terutama keuangan ya. Padahal itu seharusnya kita tahu," lanjut Albert.

Tak sampai di situ saja, Albert juga menyoroti terkait keputusan-keputusan Ketua DPW Jateng yang dianggapnya tidak bijaksana.

"Salah satu contohnya kasus di Blora. Dimana DPD setempat diminta mempersiapkan kampanye untuk DPW PSI Jateng. Tetapi pada hari H ternyata batal tanpa pemberitahuan, padahal sudah ada 1000 orang yang datang. Saya mengalami itu, jadi ada wilayah yang masuk wilayah kemenangan saya, tapi ada caleg lain yang masuk. Padahal itu seharunya diatur oleh DPW," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Albert juga mengatakan, bahwa mosi tidak percaya sebenarnya sudah dikirim oleh pihaknya ke DPP PSI sejak 15 Maret yang lalu.

Namun, belum ada tanggapan sampai saat ini.

Oleh karena itu, Albert dan rekan-rekannya sesama pengurus dan kader PSI di tingkat daerah mendesak agar segera ada tindak lanjut dari pusat mengenai permasalahan ini.

"Sebentar lagi ada Pilkada jadi kami harap evaluasi ini segera dilakukan.  Apalagi di Jateng suara PSI kurang menggembirakan. Penyebabnya karena kepemimpinan yang lemah sehingga berimbas pada perolehan di daerah. Kami ngak mau PSI dipimpin oleh pemimpin yang tidak punya kredibilitas dan integritas," pungkas Albert.

Tak hanya Albert, kekecewaan juga diungkap oleh Ketua Divisi Harian DPD PSI Kabupaten Karanganyar, Bondan Devi yang mengatakan ada pergantian kepengurusan DPD secara sepihak oleh DPW PSI Jateng.

"Jadi mas Yogo datang ke Karanganyar, menyampaikan ke kita bahwa akan ada pergantian pengurus," terangnya.

"Dimana saat itu, dari 17 kecamatan di Karanganyar terbentuk 13 DPC. Dimana kemudian muncul nama untuk kepengurusan DPD, termasuk ketuanya. Namun kemudian Bro Yogo membawa salah satu nama lain tanpa sepengetahuan temen-temen DPD yang akan dijadikan ketua DPD atas rekomendasi DPP, setelah ditanya ke DPP, tidak ada rekomendasi itu," tutup Bondan. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved