Pemilu 2024
PSI Sarankan PDIP dan PKS Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran : Mereka Punya DNA Oposisi Bagus
Sebab dari kacamata PSI, pemerintahan Prabowo-Gibran tetap butuh penyeimbang di luar kabinet.
Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
TRIBUNSOLO.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Furqan Amini M Chan, tidak mau jika banyak partai tambahan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sebab dari kacamata PSI, pemerintahan Prabowo-Gibran tetap butuh penyeimbang di luar kabinet.
"Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan."
"Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan," ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).
Baca juga: Klarifikasi Gusti Bhre soal Gibran Tawari Duduk di Kursi Wali Kota Solo : Cuma Bercanda Saja
Dia menilai, ada beberapa partai yang bisa menjaga konsistensinya mengambil jarak dari kekuasaan eksekutif dan memainkan peran legislasi yang maksimal untuk mengawasi pemerintahan.
"Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen," ungkap Furqan.
Dia mengatakan, PDIP punya pengalaman bagus 10 tahun menjadi partai penyeimbang di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Maka kalau itu bisa diperankan kembali oleh PDIP, saya kira akan bagus," ungkap Furqan.
Baca juga: Kata Gerindra Boyolali Soal Merapatnya PKS ke PDIP: Upaya Gembosi Koalisi Boyolali Tersenyum
Untuk informasi, Prabowo-Gibran didukung empat partai politik di parlemen PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra untuk maju di Pilpres 2024.
Sedangkan ada pula empat parpol nonparlemen yakni Partai Gelora, PBB, PSI, dan Partai Garuda.
Diketahui, PKS)saat ini belum memutuskan apakah akan bergabung dengan pemerintah atau berada di luar pemerintah.
Soal keputusan jadi oposisi atau tidak itu akan diputuskan dalam musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
PKS sendiri menyatakan siap jika hasil musyawarah Majelis Syura dan DPTP menyepakati berada di luar pemerintahan.
Baca juga: PKS Siap Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Ungkit Pernah Gabung Pemerintahan SBY 2 Periode
Baca juga: Prabowo Janji Bakal Lanjutkan Program Jokowi, Meskipun Akui Perlu Beberapa Perbaikan
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini beralasan PKS sudah punya pengalaman baik berada di pemerintah maupun di luar pemerintah.
Gibran Menyambut Bergabungnya PKS di Koalisi Pemerintah, Soal PDIP Tunggu Keputusan Prabowo |
![]() |
---|
Gagal Dilantik, Caleg dari PDIP Datangi Kantor KPU Lagi dan Minta Tunda Pelantikan DPRD Karanganyar |
![]() |
---|
Anggota DPRD Boyolali Periode 2024-2029 Dilantik, Susetya Kusuma Jadi Ketua Sementara |
![]() |
---|
Jalan Tarso dan Teguh di Pilkada Wonogiri Jateng Makin Terbuka, Golkar Beri Rekomendasi |
![]() |
---|
Blak-blakan Teguh Prakosa Bicara Soal Koalisi di Solo Jateng: Sebut Masih Cair, Bisa Berubah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.