PKS Siap Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Ungkit Pernah Gabung Pemerintahan SBY 2 Periode

TRIBUNSOLO.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini belum memutuskan apakah akan bergabung dengan pemerintah atau berada di luar pemerintah.

Soal keputusan jadi oposisi atau tidak itu akan diputuskan dalam musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). 

PKS sendiri menyatakan siap jika hasil musyawarah Majelis Syura dan DPTP menyepakati berada di luar pemerintahan.

Baca juga: Prabowo Janji Bakal Lanjutkan Program Jokowi, Meskipun Akui Perlu Beberapa Perbaikan

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini beralasan PKS sudah punya pengalaman baik berada di pemerintah maupun di luar pemerintah. 

PKS selama dua periode pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berada dalam koalisi pendukung.

Namun saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjabat dua periode, PKS berada di barisan oposisi. 

"PKS punya pengalaman 10 tahun koalisi di masa SBY dan 10 tahun oposisi di masa Jokowi. Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi kita siap, kita lihat dinamikanya," uajr Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/4/2024). 

Baca juga: Kader-Simpatisan di Tingkat Bawah Kaget PKS-PDIP Boyolali Berkoalisi, Ketua DPD Beri Penjelasan Ini!

Jazuli mengungkapkan, meskipun PKS siap berada di luar pemerintahan, partainya tetap akan konsisten mendorong kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara.

Jazuli pun memastikan PKS tidak pernah membatasi diri untuk bekerja sama dengan pihak manapun. 

Sebab menurutnya tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama.

Soal Pemilu 2024, menurutnya saat ini sudah selesai.

Baca juga: Dibalik Mesranya PDIP-PKS Pasca Belasan Tahun Oposisi, Ingin Lawan Kotak Kosong di Pilkada Boyolali

Oleh karenanya, seluruh elemen harus kembali kepada satu tujuan dan bersatu bekerja sama membangun bangsa. 

Adapun posisi PKS dalam satu tujuan membangun bangsa tidak harus dibatasi dengan berada di pemerintah.

 PKS tetap bekerja sama dengan siapapun meskipu  nantinya akan jadi opsisi.

Lantaran tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama.

"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," ujarnya.

"Kapan waktunya? Tunggu saja, toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioning-nya," pungkas Jazuli. 

(*)