Teka-teki Sosok yang Disebut Luhut 'Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo, Dianggap Sangat Merugikan

TRIBUNSOLO.COM - Beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan mengkhawatirkan ada 'toxic' yang bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.

Diketahui hal tersebut disampaikan saat Luhut memberikan sambutan dalam acara Jakarta Futures Forum di Hotel JW Marriot, Jumat (3/5/2024).

Baca juga: Demokrat Sepakat Ucapan Luhut, Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan, Siapa Maksudnya?

Alasan Luhut menyarankan Prabowo untuk menghindari "orang toxic" karena dapat mengganggu pemerintah.

"Kepada presiden terpilih, saya katakan jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita (Indonesia)," kata Luhut dalam sambutannya.

Terkait sosok 'orang toxic' tersebut hingga kini masih belum bisa dipastikan siapakah sosoknya.

Sebagai informasi, toxic secara harfiah adalah racun atau sesuatu yang sangat jahat dan berbahaya.

Jika dilekatkan kepada seseorang 'orang toxic' maka maknanya adalah orang yang memiliki sifat berbahaya atau jahat.

Lalu siapa yang dimaksud oleh Luhut?

Luhut juga tidak menjelaskan secara rinci apakah sosok toxic itu berasal dari parpol pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 atau parpol yang baru akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo nantinya.

Sebagaimana diketahui koalisi awal parpol pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres adalah Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari empat partai politik di parlemen, yakni Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Sementara ada tiga parpol baru yang kabarnya akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran yakni Nasdem, PKB, dan PKS.

Tiga parpol ini sebelumnya bergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.

Nasdem dan PKB sudah menyatakan keinginannya bergabung koalisi Prabowo namun PKS sejauh ini masih menemui jalan buntu karena ditolak anggota Koalisi Indonesia Maju terutama dari parpol nonparlemen Partai Gelora.

Dengan bergabungnya PKB dan Nasdem maka setidaknya ada 6 parpol di parlemen pendukung Prabowo-Gibran.

Selain 6 parpol yang memiliki kursi di DPR. parpol non-parlemen atau parpol yang tidak memiliki kursi di DPR tapi mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 juga kemungkinan akan mendapatkan jatah kursi menteri atau wakil menteri.

Adapun parpol di luar parlemen seperti PSI, Partai Gelora, PBB, dan Partai Garuda.

Sehingga menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi bakal diisi 11 partai politik.

"Besar kemungkinan koalisi pemerintahan pak Prabowo terdiri 11 partai politik," kata Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, Senin (29/4/2024).

Baca juga: Wacana Prabowo Bentuk Presidential Club Disambut Positif SBY, Tinggal Tunggu Tanggapan Megawati?

Demokrat: Prabowo Memang Harus Hati-hati

Ketua DPP Parti Demokrat Herman Khaeron sepakat pernyataan Luhut.

Menurutnya, Prabowo-Gibran harus hati-hati dengan orang yang bermasalah.

Herman sendiri mengaku tidak mengerti maksud toxic yang dikatakan Luhut.

"Mungkin orang yang berpotensi membuat masalah, dan kalau itu yang dimaksud, memang harus hati-hati terhadap orang yang berpotensi membuat masalah," kata Herman kepada wartawan, Sabtu (4/5/2024).

Herman lalu bicara soal target di pemerintahan Prabowo-Gibran yang membutuhkan kerja-kerja dari orang yang berkomitmen.

"Sehingga harus solid dan memiliki komitmen kebersamaan yang kuat," tandas dia.

PAN: Prabowo Tahu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini bahwa Prabowo pasti akan memilih orang terbaik untuk membantunya di pemerintahan mendatang.

Menurut dia Prabowo memiliki pengalaman dan sumber informasi yang lengkap.

"Pak Prabowo itu orang hebat, terlatih, informasinya sangat lengkap. Pasti Pak Prabowo akan memilih pembantu-pembantu terbaik," ujar Zulhas, Minggu (5/5/2024) dikutip dari Kompas.com.

"Dan beliau tahu yang terbaik, beliau terlatih, punya pengetahuan luas, pengalaman luas, infonya lengkap. Pasti beliau akan memilih yang terbaik. Dan itu hak penuh prerogatif presiden terpilih,” katanya lagi.

Namun, Zulhas menegaskan kembali bahwa penunjukkan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Gerindra: Tak Ada Masalah

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pesan dari Luhut bakal dipertimbangkan oleh Prabowo Subianto.

"Apa yang disampaikan menurut saya enggak ada masalah dan bisa jadi bahan pertimbangan juga oleh Pak Prabowo dalam nantinya menyusun kabinet Prabowo-Gibran," kata Dasco kepada Kompas.com, Jumat (3/5/2024).

Dasco mengatakan Prabowo belum memutuskan seperti apa susunan kabinet yang akan dipimpinya selama lima tahun ke depan.

(*)