Kader PDIP Tarso Nyabup Lewat Gerindra, PDIP Wonogiri: Politik Tanpa Etika, Hanya Kejar Kekuasaan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Erlangga Bima 

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Wonogiri menilai salah satu anggotanya, Tarso, berpolitik tanpa menggunakan etika politik.

Hal itu setelah Tarso mengambil formulir penjaringan calon bupati (cabup) Gerindra pada Jumat (17/5/2024) lalu di Kantor DPC Partai Gerindra Wonogiri.

Baca juga: PDI-P Wonogiri Tanggapi Kadernya Tarso yang Daftar Cabup Lewat Gerindra, Singgung Soal Etika

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Wonogiri, Supriyanto menyebut langkah Tarso telah mengkhianati fraksi.

Bahkan ia menyebut Tarso ingin mengejar jabatan yang lebih tinggi. 

"Saat ada celah dari partai lain untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, kemudian kita meloncat ke partai lain, bagi kami Fraksi PDI Perjuangan, dia berpolitik tidak dengan etika politik. Namun berpolitik untuk mengejar kekuasaan," jelasnya. 

Soal pengkhianatan, menurutnya tanpa rekomendasi dari partai, dia dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Wonogiri lain, termasuk Tarso tak mungkin bisa menjadi anggota DPRD Wonogiri. 

"Pak Tarso tiga kali jadi anggota dewan, artinya tiga kali dapat rekomendasi dari partai," ujar Supriyanto. 

Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Wonogiri, Gimanto mengaku berdasarkan informasi yang didapatkannya Tarso telah menyampaikan akan mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. 

Baca juga: Alasan Kader PDIP Wonogiri Tarso Daftar Penjaringan Cabup Gerindra: Hak Setiap Warga Negara

Menurut dia fraksi juga akan menunggu kapan Tarso akan mengundurkan diri.

Sebab, selain anggota partai, Tarso juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Wonogiri. 

"Sikap fraksi ya monggo. Pak Tarso melanggar disiplin partai dan melanggar etika," kata dia. 

Diketahui, Tarso, anggota DPRD Wonogiri dari fraksi PDI Perjuangan mengambil formulir penjaringan calon kepala daerah di DPC Gerindra Wonogiri, Jumat (17/5/2024). 

Tarso sendiri mengaku tidak meminta restu dari PDI Perjuangan Wonogiri soal langkah politiknya itu.

Sebab, mencalonkan diri di Pilkada menurutnya hak setiap warga negara.

(*)