Ketika Jokowi Pertimbangkan UKT Tahun Depan Naik, tapi Prabowo Ingin Biaya Kuliah Tak Boleh Tinggi

Meski begitu, Prabowo menekankan agar Negara betul-betul menghitung anggaran jika ingin menggratiskan biaya pendidikan tinggi.

Baca juga: Mahasiswa Gelar Aksi Hari Reformasi di UNS, Bawa Tuntutan Soal Mahalnya UKT 

Selain pendidikan tinggi, jelas Prabowo, Negara juga semestinya meminimalisasi biaya pendidikan dari tingkat SD hingga Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan.

"Seharusnya, biaya pendidikan itu adalah tanggung jawab negara, dan seharusnya memang gratis," ucap Menteri Pertahanan RI ini.

Ketua Umum Partai Gerindra ini kemudian mencontohkan zaman sebelum tahun 1998 di mana pemerintah sebetulnya mengakomodasi rakyat agar bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

"Kan dulu begitu. Terus terang saja banyak orang yang selalu mencari-cari, menjelek-jelekan masa lalu, orde ini orde itu. Tapi kalau kita lihat sebelum 1998, universitas negeri semua sangat terjangkau oleh rakyat kecil. Anaknya petani bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter. Setelah itu terjadi suatu fenomena liberalisasi, semuanya gandrung dengan paham-paham neoliberal, kapitalisme yang menurut saya tak terkendali," ungkapnya.

Lebih lanjut, Prabowo ditanya apakah ia akan memantau biaya UKT ketika memimpin Indonesia kelak sebagai presiden.

Prabowo pun dengan tegas menjawab akan memantau hal tersebut.

"Jelas dong (dipantau). Orang saya dipilih rakyat untuk menjaga kekayaan rakyat dan menjamin bahwa kekayaan rakyat, kekayaaan bangsa bisa dinikmati dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya oleh rakyat kita," pungkas dia.

(*)