'Tak Ada Masalah dengan PDIP', Pengakuan Tarso Pengusaha Cincau yang Ikut Penjaringan Gerindra

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Erlangga Bima

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Tarso, anggota fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Wonogiri yang mengikuti penjaringan calon bupati Partai Gerindra mengaku tak ada masalah dengan partainya.

Tarso menyebut dirinya tak ada masalah dengan PDI Perjuangan Wonogiri meskipun dirinya menyebrang ke Gerindra tanpa restu.

Menurutnya ia masih menjalin komunikasi dengan baik.

"Kalau itu secara pribadi saya tidak ada masalah, sama teman-teman, sering komunikasi, sering ngobrol, intinya tak ada masalah dengan PDI Perjuangan," ujarnya, Senin (27/5/2024).

Sementara itu, Tarso sendiri telah mantap mendaftarkan dirinya sebagai cabup Wonogiri lewat penjaringan Partai Gerindra.

Baca juga: 882 PPS Dilantik untuk Pilkada Wonogiri 2024, Ini Daftar Agenda dan Tugasnya!

Kepastian itu setelah Tarso mengembalikan berkas formulir pendaftaran yang sudah dilengkapinya pada Jumat (27/5/2024).

Sebelumnya, Tarso mengambil formulir pada Jumat (17/5/2024) lalu.

Tarso mengaku dirinya mantap untuk membangun Wonogiri agar semakin maju.

Ia sudah sejak lama dirinya mengabdikan diri untuk membangun Wonogiri.

"Saya mengembalikan formulir ini akan meneruskan pengabdian saya kepada membangun Wonogiri lebih maju," ujarnya.

Tarso mengaku, dirinya dulu merupakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Geneng pada tahun 2005 sampai 2007.

Lalu pada 2007-2009 Tarso menjadi Kades Geneng.

Selanjutnya, Tarso terpilih menjadi anggota DPRD Wonogiri periode 2009-2014, lalu 2014-2019 dan 2019-2024 lewat PDI Perjuangan.

Baca juga: Tarso, Kader PDI Perjuangan Wonogiri Resmi Daftar Calon Bupati di Gerindra

Tarso juga telah mengetahui bahwa rekomendasi kepada calon bupati di Pilkada 2024 nanti adalah keputusan DPD dan DPP Partai Gerindra.

"Kalau itu keputusan di DPP dan DPD Gerindra, jadi saya tidak bisa apa-apa," jelas dia.

"Yang jelas keputusan dari DPP dan DPD Gerindra nanti saya akan terima," tambahnya.

Saat disinggung soal pengunduran diri dari PDI Perjuangan, Tarso menegaskan bahwa dirinya mantap ingin melanjutkan pengabdiannya untuk Wonogiri.

"Saya tadi sudah bilang, saya akan melanjutkan pengabdian saya untuk Wonogiri untuk lebih maju, mohon dimengerti," kata Tarso.

"Intinya saya ingin mengabdikan diri lagi untuk masyarakat Wonogiri, tentunya lewat pendaftaran kepala daerah. Saya pernah BPD, Kepala Desa, Anggota DPRD," imbuhnya.

Respon Jekek

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Wonogiri, Joko Sutopo menyebut pihaknya tak akan memberikan sanksi terhadap kader yang mengikuti penjaringan partai lain.

Diketahui, kader itu adalah Tarso.

Tarso yang juga anggota fraksi itu resmi mendaftarkan dirinya sebagai calon bupati (cabup) dalam penjaringan Partai Gerindra pada Jumat (27/5/2024).

"Kami tidak ada bicara sanksi karena itu menurut kami tidak akan membuat dampak apapun," kata dia, Jumat (27/5/2024).

Jekek, begitu juga disapa mengatakan hal itu bisa menjadi ruang untuk masyarakat bisa menilai, bahwa profesi apapun tentu didalamnya ada etik, harus ada kesadaran.

Baca juga: 882 PPS Dilantik untuk Pilkada Wonogiri 2024, Ini Daftar Agenda dan Tugasnya!

Menurut dia, setiap profesi ada tanggung jawabnya dan setiap pilihan ada konsekuensinya, sehingga ia menyerahkan pada penilaian masyarakat.

"Sanksinya biar masyarakat yang menilai," ujarnya.

Selain itu, saat ditanya bagaimana status Tarso sebagi kader PDI Perjuangan Wonogiri, Jekek berpandangan kader atau bukan kader itu bukan hanya bicara pada wilayah administrasinya.

Bagi Jekek, seorang kader atau bukan itu dilihat tindakannya, sikapnya serta pemikirannya, bukan administrasinya.

Kalau wilayah administrasi menurutnya tidak menyelesaikan masalah. 

Baca juga: PDIP Sebut Tarso Indisipliner, Maju Pilkada Wonogiri 2024 Lewat Gerindra

"Kader yang punya tanggung jawab, kader yang sadar akan fungsi atas visi dan misinya, ideologi partai. Kalau dalam sikap, tindakan, pemikiran sudah tidak linier dengan pemikiran ideologis partainya berarti secara otomatis beliau sudah bukan kader," katanya.

"Cara pandang saya kader bukan pada wilayah administrasi, kami tidak perlu ada pemecatan, tidak perlu ada sanksi atau apa. Monggo, toh nanti masyarakat yang akan menilai," imbuh Jekek.

Di bagian lain, Jekek menyebut PDIP Wonogiri telah berupaya melakukan penghormatan kepada parpol lain saat proses penjaringan calon kepala daerah. 

Salah satunya yakni pada saat pendaftaran, seseorang yang mendaftar kepala daerah melalui PDIP harus melampirkan bukti tidak menjadi anggota parpol lain.

(*)