Di Daerah Lain Sepakat Koalisi, Gerindra Wonogiri Jawa Tengah Jelaskan Hubungan dengan PDIP

Laporan Wartawan TribunSolo, Erlangga Bima Sakti

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Partai Gerindra Wonogiri buka suara terkait peluang berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) pada Pilkada 2024 seperti yang sudah terjadi di sejumlah wilayah.

Ketua DPC Gerindra Wonogiri, Suryo Suminto, mengatakan di Wonogiri, komunikasi antara dua partai itu juga terjalin.

"Di Wonogiri, komunikasi Gerindra dengan parpol lain baik. Dari PDI Perjuangan dan di luar PDI Perjuangan juga baik," ujar dia.

Baca juga: 3 Sinyal Gerindra Solo Jateng Ini, Gusti Bhre Akan Maju di Pilkada 2024, Dari Menanti Restu Keluarga

Diketahui, Gerindra Wonogiri termasuk parpol yang dikabarkan masuk dalam koalisi gemuk parpol pemilik 23 kursi DPRD selain PDI Perjuangan.

Soal koalisi gemuk dengan parpol selain PDIP yang total memiliki 23 kursi DPRD pada Pileg lalu, kata dia, saat ini komunikasi itu hampir mengerucut.

"Pada prinsipnya kita komunikasi dengan semua parpol dengan baik. Karena keputusan nanti kan demi membangun Wonogiri," jelasnya.

Adapun hingga saat ini menurutnya komunikasi politik antar parpol menjelang pilkada masih sangat cair. Selain itu, masih ada waktu cukup panjang menjelang pendaftaran cabup-cawabup.

Baca juga: Hal Ini yang Bikin Gerindra Yakin Ridwan Kamil Menang di Jakarta, Ungkit Usung Jokowi hingga Anies

Belum terbentuknya koalisi hingga saat ini, diakuinya juga karena masih menunggu rekomendasi dari masing-masing pimpinan parpol, dalam hal ini pusat.

"Iya kuncinya di rekom. Rekom kan nanti dari DPP. Kita sampaikan aspirasi dari Wonogiri kepada DPP untuk rekomnya nanti," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Wonogiri Joko Sutopo atau Jekek menegaskan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan seluruh parpol di Wonogiri, termasuk juga Gerindra.

Menurut dia, senior partai di PDIP Wonogiri yang berada di lembaga legislatif atau DPRD sudah didelegasikan untuk menjalin komunikasi menyongsong Pilkada 2024.

"Levelnya masih di komunikasi politik, rekomendasi bukan di cabang (DPC). Diluar PDIP pun juga tidak punya otoritas menentukan harus berkoalisi dengan siapa, kewenangan ada DPP," kata Jekek.

(*)