Bupati Etik Suryani Tegaskan Percepatan Penurunan Stunting Jadi Prioritas Pemkab Sukoharjo Jateng

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM,SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mengadakan rapat koordinasi intervensi serentak dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat desa dan kelurahan di Gedung Menara Wijaya pada Rabu (3/7/2024).

Rapat koordinasi penurunan angka stunting di Kabupaten Sukoharjo itu dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat.

Upaya ini dilakukan sesuai dengan target nasional untuk mengurangi prevalensi stunting di Indonesia.

"Seperti kita ketahui bersama, persoalan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional, dan perhatian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap masalah percepatan penurunan stunting menjadi salah satu prioritas," ujar Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Rabu (3/7/2024).

Menurut Etik, stunting merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia, dengan kata lain Kabupaten Sukoharjo masih mempunyai pekerjaan rumah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Baca juga: Harapan Bupati Etik Suryani, JDIH Mobile Tingkatkan Transparansi, Permudah Warga Sukoharjo Jateng

"Data saat ini menunjukkan bahwa, Indonesia termasuk di antara lima negara dengan jumlah kasus stunting tertinggi di dunia," katanya.

Meski begitu, tingkat stunting di Kabupaten Sukoharjo telah berkurang.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan penurunan stunting.

Dengan program pendekatan menyeluruh, yang mencakup kesehatan, pendidikan dan pengembangan anak usia dini, air, sanitasi, dan kebersihan, keamanan pangan, serta insentif perlindungan sosial dan menyelaraskan berbagai kebijakan pemerintahan.

"Untuk mewujudkan program ini membutuhkan perencanaan dan penganggaran yang cermat di tingkat kabupaten dan desa atau pun kelurahan," terang Etik.

Dari permasalahan stunting ini, Etik Suryani menjelaskan bagian penting dari program konvergensi penanganan stunting adalah penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan, salah satunya ketua atau pengurus RT/ RW.

(*/ADV)