Pilkada Sukoharjo Jateng: Eko Sapto Kantongi Rekomendasi, Kini Tunggu Rekomendasi PDIP ke Etik

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo telah resmi mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah. 

Rekomendasi tersebut menegaskan pencalonannya sebagai bakal calon Wakil Bupati Sukoharjo dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Keputusan ini diumumkan dalam rapat koordinasi yang digelar oleh DPD Partai Gerindra di Semarang, Jawa Tengah, pada 16 Juli 2024 lalu. 

Rekomendasi itu dikeluarkan secara langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono kepada pasangan Etik-Sapto.

Diberitakan sebelumnya, DPC Partai Gerindra Sukoharjo telah menerima formulir pencalonan dua kader internal yakni Joko Santosa dan Eko Sapto Purnomo.

Namun, keputusan dari DPD Gerindra Jawa Tengah telah mengeluarkan rekomendasi untuk Eko Sapto Purnomo maju di Pilkada 2024 mendampingi Etik Suryani yang diusung oleh PDI Perjuangan.

"Rekomendasi dari DPD Gerindra Jawa Tengah, amanah untuk maju ke Pilkada 2024 mendampingi Bu Etik , saya sendiri," singkat Sapto Saat di konfirmasi TribunSolo.com Jumat (19/7/2024).

Baca juga: Pelantikan Wali Kota Solo Jateng Pengganti Gibran Dipercepat, Teguh: Agar Tak Ada Kekosongan

Dengan demikian, Sapto menyebut rekomendasi Partai Gerindra menjadi langkah awal sebagai syarat untuk mendaftar sebagai bakal cabup-cawabup pada akhir Agustus mendatang.

Sementara itu terpisah, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo, Nurjayanto mengaku belum menerima rekomendasi dari DPP siapakah yang bakal maju sebagai bakal calon Bupati di Pilkada 2024 mendatang.

"DPC PDIP Sukoharjo saat ini belum ada rekomendasi," kata Nurjayanto.

Ia menjelaskan, rekomendasi pemilihan bakal calon Kepala Daerah harus melalui mekanisme dari DPP PDIP.

Salah satu mekanisme itu yakni Fit and Proper Test.

Tahap fit and proper test ini dilakukan guna mengukur kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas masing-masing figur untuk menjadi bakal calon Bupati. 

Termasuk program kerja dan komitmen dalam pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Setalah tahap Tahap fit and proper test dilanjutkan dengan penyerahan dari DPD PDI Provinsi ke DPP PDIP  setelah itu baru terbit Rekomendasi," tandasnya. (*)