Usai Juarai JDIH Tingkat Provinsi, DPRD Sukoharjo Sat-Set Sosialisasikan Aplikasi JDIH ke Masyarakat

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - DPRD Kabupaten Sukoharjo langsung bergerak cepat melakukan sosialisasi mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada masyarakat Sukoharjo, Kamis (25/7/2024).

Langkah ini dilakukan setelah meraih penghargaan sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Rabu (17/7/2024) lalu.

Baca juga: Bupati Etik Beri Dana Rehab Rumah, Tak Ingin Lihat Warga Sukoharjo Jateng Punya Rumah Tak Layak Huni

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap dokumentasi dan informasi hukum yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Kabag Rapat, Risalah, dan Perundang-undangan DPRD Sukoharjo, Tri Harmadi mengaku JDIH DPRD Sukoharjo telah eksis selama dua tahun terakhir ini.

"Pada tahun 2023 mendapatkan peringkat 3 di Provinsi Jawa Tengah dan di tingkat Nasional juga kategori terbaik peringkat tiga Nasional," kata Tri saat berbincang dengan TribunSolo.com, Kamis (25/7/2024).

Setelah kegagalan meraih peringkat satu pada tahun 2023 silam, JDIH Kabupaten Sukoharjo akhirnya mendapat peringkat 1 kategori DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024 ini.

Dengan hasil yang memuaskan itu, JDIH yang dikelola DPRD Sukoharjo layak untuk bersaing ditingkat nasional tanggal 22 Agustus 2024 mendatang.

"Persiapan yang jelas pertama kami selalu update informasi hukum di JDIH DPRD Sukoharjo. Kemudian, yang kedua kami membuat inovasi-inovasi, salah satunya ada aplikasi JDIH di mobile berbasis Android dan kemarin tanggal 27 Juni sudah dilaunching oleh Ketua DPRD dan bisa digunakan oleh masyarakat umum," ujar dia.

Dengan demikian kedepannya, JDIH DPRD Sukoharjo ini bakal sering melakukan pembaharuan aplikasi tersebut agar aplikasi yang saat ini sudah bisa diakses di Play Store sempurna.

"Karena kan setiap tahun, setiap bulan ada perkembangan yang signifikan dan harus update biar sempurna," terangnya.

Sementara itu terpisah, Pranata Komputer Ahli Madya BPHN Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, Emalia Suwartika menjelaskan perkembangan pengelolan JDIH DPRD Kabupaten Sukoharjo mengalami perkembangan yang sangat bagus.

"Saya melihat dari tahun ke tahun perkembangan JDIH di Kabupaten Sukoharjo sangat luar biasa," Kata Emalia.

Baca juga: Pilkada Sukoharjo Jateng: Eko Sapto Kantongi Rekomendasi, Kini Tunggu Rekomendasi PDIP ke Etik

Lebih lanjut, Menurut Emalia JDIH sekarang ini sudah mempunyai arti penting di semua instansi Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Pada tahun 2018 lalu, sudah mulai menggiatkan melalui terobosan yaitu memberikan penilaian kepada anggota JDIH dalam Pengelolaanya JDIH sendiri.

"Khusus untuk DPRS Kabupaten Sukoharjo ini saya pikir tinggal mempertahankan dan sedikit saja untuk mencari trobosan inovasi yang harus di perhitungkan," lanjut dia

Sebab, salah satu penilaian di JDIH ini adalah adanya inovasi, standarnya semua sudah disosialisasikan serta sudah disampaikan terbukti beberapa tahun terakhir ini sudah sangat baik.

"Namun, karena diluar sana masih banyak DPRD lainnya yang berlari sehingga juga harus bisa menyesuaikan. Jadi, harus pandai-pandai mengatur strategi bagaimana standar penilaian itu dipenuhi secara maksimal," tandasnya. (*/adv)