Gelar Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DPRD Sukoharjo Sepakati 7 Poin Raperda ke Perda 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) dengan agenda pembahasan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat Pansus berlangsung di ruang rapat DPRD Sukoharjo, Rabu (1/10/2025), dipimpin langsung Ketua Pansus, Dahono Marlianto, bersama Wakil Ketua, Jaka Wuryanta. 

Sejumlah perangkat daerah turut hadir dalam forum tersebut.

Baca juga: Pengurus Dekranasda Sukoharjo Periode 2025-2030 Dikukuhkan, Bupati Etik Ungkap Harapannya!

Dalam rapat itu, Pansus menghasilkan tujuh poin kesimpulan penting yang nantinya dituangkan dalam Raperda. 

Ketua Pansus, Dahono Marlianto, menyampaikan pembahasan telah melalui proses penyempurnaan sesuai masukan berbagai pihak, termasuk hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Adapun tujuh poin kesimpulan tersebut antara lain:

1. Perubahan redaksi Pasal 13 ayat (2) dengan mengganti istilah “regresif” menjadi “degresif” untuk tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hibah wasiat atau waris. Tarif ditetapkan bertingkat, yakni 4 persen untuk nilai objek sampai Rp1 miliar, 3,5 persen untuk nilai Rp1–3 miliar, dan 3 persen untuk nilai di atas Rp3 miliar.

2. Penentuan Zona Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar menggunakan foto satelit untuk memastikan akurasi dan konsistensi, sehingga tidak terjadi ketimpangan nilai antarwarga.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Validasi ditetapkan maksimal 7 hari kerja.

Baca juga: Pemkab Sukoharjo Gelar Workshop Sertifikasi Antisipasi Keracunan MBG, Bupati Etik Ingatkan Soal ini

4. Pembayaran PBB berbasis online dengan bukti bayar digital untuk mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta memperbarui database kepemilikan secara otomatis.

5. Sosialisasi pajak dan retribusi kepada petugas pemungut agar pengetahuan mereka dapat disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat.

6. Peninjauan ulang NJOP yang melebihi harga pasar oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD).

7. Penyesuaian Raperda dengan hasil evaluasi Kemendagri dan Kemenkeu berdasarkan surat resmi nomor 900.1.13.1/4356/Keuda tanggal 16 September 2025.

“Dengan adanya penyempurnaan ini, kami berharap pelaksanaan pajak dan retribusi di Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan lebih adil, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Dahono Marlianto.

Selanjutnya, Raperda perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 ini akan disahkan menjadi peraturan daerah setelah melalui tahap finalisasi dan persetujuan bersama. (*/adv)