3 Fakta Rotasi Jabatan di Tubuh Pemkab Sragen Jateng, Bupati Yuni Sebut Sesuai Regulasi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Mutasi jabatan menjadi hal yang lumrah di lingkungan pemerintahan. 

Seperti yang dilakukan di Sragen. 

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati melakukan perombakan jajaran pejabat eselon III dan IV. 

Berikut 3 fakta mutasi jabatan di tubuh Pemkab Sragen Jateng: 

1. Dilakukan Jelang Akhir Masa Jabatan

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati melakukan perombakan jajaran pejabat eselon III dan IV menjelang akhir masa jabatan.

Total ada 57 pejabat yang dimutasi dan promosi jabatan, yang resmi dilantik langsung oleh Yuni pada Rabu (31/7/2024) siang.

Pegawai yang baru dilantik menempati posisi sebagai kepala seksi, kepala bidang, sekretaris dinas, camat, sekretaris kecamatan, hingga lurah.

2. Sesuai Regulasi

Dalam sambutannya, Yuni menerangkan mengapa ia melakukan pelantikan jelang akhir masa jabatan.

Dimana, berdasarkan peraturan yang berlaku, seorang bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

Peraturan yang dimaksud tertuang dalam ketentuan pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penggati UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang.

Yuni menerangkan dengan melihat Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024, penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan pada 22 September 2024.

Baca juga: Kisah Pencuri Motor Tetangga di Sragen Jateng, Setahun Kabur dari Rumah, Ditangkap saat Mudik

Oleh karena itu, seorang Bupati seharusnya tidak boleh lagi melantik pejabat sejak 22 Maret 2024 lalu.

"Jangan khawatir kalau ada pertanyaan, ini bupati sudah mau selesai, kok masih ada pelantikan saja, Sragen selalu memenuhi semua atura yang berlaku," kata Yuni, Rabu (31/7/2024).

"Ibu sampaikan seperti ini supaya jadi pemahaman semua, walaupun sudah ada bupati terpilih hasil Pilkada dan belum dilantik, Ibu masih bisa melaksanakan pelantikan apabila mendapatkan persetujuan dari Mendagri," tambahnya.

Menurutnya, untuk mendapatkan persetujuan dari Kemendagri, ia harus menunggu selama satu bulan.

3. Masih Ada Posisi Pejabat Kosong

Selain itu, saat ini masih ada posisi pejabat di eselon II yang masih kosong, yakni Kepala Satpol PP Sragen.

Yuni menuturkan, tidak akan mengisi kekosongan jabatan tersebut, mengingat pengisian pejabat eselon II membutuhkan waktu lebih lama dibanding proses pengisian pejabat eselon III dan IV.

"Pengisian pejabat eselon II waktunya lebih lama, harus seleksi terbuka dulu dengan waktu 4 bulan, lalu mengerucut ke tiga nama, harus presentasi di Kemendagri, kenapa urgensinya kita menggeser, kok rasa-rasanya effort-nya lebih besar," terangnya.

"Dan sekarang dengan Pj Kepala Satpol PP pun insyaallah bisa jalan, walaupun mendekati Pilkada, Kepala Disnaker tidak sesibuk yang lain," pungkasnya. (*)