Respons DPD Partai Golkar Sukoharjo Soal Airlangga Hartarto Mundur, Tak Berpengaruh di Rekomendasi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO -  Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar menjadi topik hangat yang tengah dibicarakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Langkah yang diambil oleh Airlangga ini mengejutkan banyak pihak, mengingat waktu pengunduran dirinya yang sangat dekat dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Keputusan Airlangga untuk mundur dari pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat dan pengamat politik. 

Banyak yang bertanya-tanya tentang dampak dari keputusan ini terhadap persiapan Golkar menghadapi Pilkada 2024, khususnya di daerah-daerah seperti Sukoharjo, Jawa Tengah.

Namun demikian, Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tidak berpengaruh terhadap dukungan di Kabupaten Sukoharjo.

Baca juga: Mundurnya Airlangga Hartarto Bikin PDIP Khawatir, Rekomendasi 25 Daerah di Jateng Berpotensi Berubah

Hal itu diakui oleh Ketua DPD II Partai Golkar Sukoharjo, Sarjono mengatakan pengunduran ketua umum Partai Golkar tidak mempengaruhi Pilkada Sukoharjo mendatang.

"Dikhawatirkan dari pengunduran diri Ketua Umum Airlangga ditariknya lebih dari 300 surat rekomendasi terhadap calon peserta Pilkada yang telah dikeluarkan DPP, Baik rekomendasi gubernur, bupati maupun wali kota di seluruh daerah di Indonesia," terang Sarjono, Rabu (14/8/2024).

Meski begitu, Sarjono menyebut Kabupaten Sukoharjo tidak termasuk yang ditarik.

Sebab, DPP Partai Golkar belum mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan untuk Pilkada Sukoharjo 2024 mendatang.

"Saya kira tidak berpengaruh dan masih aman sekaligus tidak mengubah dukungan Partai Golkar untuk Pilkada Sukoharjo. DPP sudah menandatangani 300-an rekomendasi tetapi untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya ikut yang gelombang berikutnya, artinya belum ada keputusan rekomendasi," lanjut Sarjono.

Lebih lanjut, Sarjono menjelaskan pengunduran ketua umum Golkar ini bakal ditindaklanjuti partai dengan menggelar rapat pleno yang akan membahas pelaksana tugas (Plt) pengganti Airlangga Hartarto. 

Maka tugas dan wewenang ketua akan diambil alih Plt termasuk keputusan penetapan rekomendasi calon peserta pilkada.

Sarjono berharap, dinamika kepengurusan ditingkat pusat ini tidak memicu digelarnya rapat pimpinan nasional (rapimnas). 

Mengingat partai masih fokus menghadapi Pilkada Serentak pada November mendatang. 

Karena rapimnas akan diikuti dengan Musyawarah Nasional (Munas) untuk menentukan ketua umum baru. (*)