Penjual Angkringan di Solo Jateng Ngeluh Pajak Rp12 Juta per Bulan, Bapenda Bantah Matikan Usaha

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Solo, Tulus Widajat, buka suara soal keluhan salah satu pemilik usaha angkringan di Kota Solo mengeluh karena usaha orang tuanya dikenai wajib pajak mencapai Rp 12 juta perbulan.

Diketahui, keluhan warganet itu viral setelah diunggah oleh akun Facebook @Hantozmurtadha melalui grup Info Cegatan Solo dan Sekitarnya pada 7 Agustus 2024 lalu.

Dalam unggahan yang disertai dengan video pendek (short) yang memperlihatkan situasi angkringan tersebut, pengunggah juga menuliskan keterangan jika angkringan milik ayahnya itu sebelumnya dikenai wajib pajak Rp 3 juta per bulan. 

Tetapi, akhir-akhir ini wajib pajaknya dinaikkan mencapai Rp 12 juta.

Baca juga: Soal Pajak Angkringan di Solo Jateng Capai Rp12 Juta Per Bulan, Pemkot Sebut Sudah Ada Hitungan

"Niki wedangan bapak kulo (re: ini wedangan bapak saya) ..... Sebelumnya ditariki pajak 3 juta / bulan. Sekarang minta naik jadi 12 juta sebulan..... Monngo sami komentar pripun tangepanipun .... Kota solo," tulis pengunggah dalam keterangan unggahan.

Menanggapi kabar viral tersebut, Kepala Bapenda Solo, Tulus Widajat, menyebut adanya perubahan penarikan pada objek wajib pajak berupa usaha angkringan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Penarikan pajak yang dilakukan oleh Bapenda Kota Solo itu dikatakan oleh Tulus tak lain karena usaha angkringan tersebut masuk dalam kategori wajib pajak.

"Jadi ya ini termasuk mereka sudah masuk dalam kategori wajib pajak karena sebelumnya kami menugaskan petugas korwil setempat untuk melakukan pengamatan. Jadi mereka melakukan pengamatan dan hasil pengamatan itu disimulasikan dan ternyata memenuhi kriteria wajib pajak," terang Tulus saat dikonfirmasi TribunSolo.com, Selasa (27/8/2024).

Baca juga: Viral Kabar Mangkunegaran Telat Bayar Pajak Rp52 Juta, Pemkot Solo Benarkan Ada Surat Peringatan

Tulus pun juga menegaskan terkait perubahan wajib pajak yang dikenakan oleh Bapenda Solo kepada pengusaha angkringan tersebut sebenarnya sudah dikomunikasikan sebelumnya.

Tetapi, dari pihak pemilik usaha masih belum menyetujui perubahan wajib pajak.

"Jadi kami juga sudah mengkomunikasikan dengan yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan juga sudah kita undang ke kantor untuk melakukan klarifikasi tentang data yang sudah kami sampaikan," kata Tulus.

Dia juga memastikan tidak ada unsur pemaksaan terkait pajak.

Baca juga: Mobil Avanza Nyungsep ke Selokan di Klaten Jateng, Ditinggal Pengemudinya Makan ke Warung Soto

"Jadi tidak langsung kita memaksakan harus membayar wajib pajak sekian juta. Itu sudah dikomunikasikan, hanya mereka belum setuju," sambung Tulus.

Terkait perubahan objek wajib pajak yang dikeluhkan dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 12 juta per bulan, Tulus memberi penjelasan.