Gas Epliji 3Kg Langka di Sukoharjo Jateng, Masyarakat Diminta Daftar ke Pangkalan Resmi Pakai KTP

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO -  Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Sukoharjo, meminta kepada masyarakat yang belum mendaftarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di pangkalan resmi agar segera melakukan pendaftaran. 

Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memastikan masyarakat tetap dapat dilayani dalam pembelian elpiji 3Kg bersubsidi.

Sebab, syarat bisa melakukan pembelian elpiji 3Kg adalah dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Baca juga: Gas Elpiji 3Kg Langka di Sanggrahan Sukoharjo Jateng, Pengepul Sebut Pasokan Berkurang Sejak Sepekan

Masyarakat belum mau didaftar saat awal program ini dijalankan, sehingga dampaknya pun terjadi yakni adanya kelangkaan gas elpiji 3Kg.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Sukoharjo, Iwan Setiyono, menyebutkan, masih banyak masyarakat yang belum melakukan pendaftaran KTP di pangkalan resmi penyaluran elpiji 3 kilogram.

"Kondisi itu sangat berpengaruh pada distribusi gas bersubsidi karena hanya menyasar pada data pengajuan KTP," kata Iwan saat di konfirmasi soal perkembangan kelangkaan Gas Elpiji 3 kg, Sabtu (31/8/2024).

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan masyarakat yang belum mendaftar KTP ke pangkalan tidak bisa mendapat gas bersubsidi. 

Hal itu kemudian berpengaruh pada pasokan barang di lapangan saat ini. 

"Saya berharap, masyarakat Kabupaten Sukoharjo segera pendaftaran KTP,  ini menjadi salah satu penanganan awal masalah kelangkaan elpiji 3 kilogram saat ini," ujarnya. 

Baca juga: KRONOLOGI Mobil Zebra Espass Terbakar di SPBU Bejen Karanganyar, Api Muncul dari Bawah Mobil

Selain itu, untuk mempermudah, Iwan mengatakan pendaftaran bisa dilakukan masyarakat menggunakan KTP di pangkalan elpiji 3Kg terdekat.

Pendaftaran tersebut sekaligus pendataan PT Pertamina ke agen dan pangkalan terkait pengguna gas bersubsidi di masyarakat.

Iwan menegaskan, distribusi dan pengguna elpiji 3 kilogram sudah diatur oleh pemerintah, khusus untuk masyarakat miskin. 

Hal itu sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Distribusi dan pengguna elpiji 3 kilogram menang diatur secara ketat karena khusus masyarakat miskin," ujarnya.