Jagoan PDIP Tumbang di Pilkada Jateng 2024, Megawati Sebut Demokrasi Indonesia saat Ini Tidak Fair

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merespons kekalahan partai politiknya dalam hasil hitung cepat Pilkada Serentak 2024.

Banyak jagoan PDIP bertumbangan,  Megawati mengatakan kecewa dengan penyelenggaraan Pilkada 2024.

Menurut dia, kontestasi politik daerah tahun ini diwarnai banyak kejanggalan atau kecurangan.

Baca juga: Kisah Hidup Kris Dayanti : dari Diva Pop Terjun ke Politik, Kini Terancam Kalah di Pilkada Batu 2024

Dirinya lantas menyinggunf kedaulatan rakyat yang dimanipulasi oleh kekuasaan. 

Dia menilai jika pilkada adalah ceminan peradaban bangsa.

Megawati juga menyerukan ungkapan Vox Populi Vox Dei yang artinya Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.

“Ungkapan bijak ini menegaskan, betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan,” kata Megawati, Rabu (27/11/2024).

Baca juga: Ini Pesan Jokowi ke Respati-Astrid Pasca Unggul Quick Count di Pilkada Solo 2024 versi Bawaslu

Dia mengungkapkan, jika Indonesia merdeka merupakan semangat pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan.

Dengan begitu, rakyat Indonesia seharusnya memiliki kedaulatan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai hati nuraninya.

Amanat tersebut yang ia jalankan pada Pilpres 2004.

Dia menilai, Pilpres 2004 dikenal sebagai pemilu paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan.

Baca juga: Hasil Pilkada Boyolali 2024 : Quick Count Belum 100 Persen, Sesepuh PDIP Sudah Akui Kekalahan

“Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat, lalu mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan?” ucap Megawati.

Ia pun mengkhawatirkan hal tersebut akan terus berjalan di kemudian hari dan mempertanyakan di mana hak, keadilan, dan kedaulatan rakyat Indonesia.

Megawati melanjutkan, demokrasi saat ini terancam mati akibat adanya kekuatan yang menghalalkan segala cara.

“Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” ujar Megawati.

Hal tersebut, menurutnya tampak di beberapa wilayah, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

Baca juga: Jagonya Kalah Suara Versi Hitung Cepat, Sesepuh PDIP Boyolali Seno Gede Legowo

Di Jawa Tengah, misalnya, ia mendapatkan laporan masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.

“Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan,” tuturnya.

Megawati kembali membahas Jawa Tengah yang telah ia kenal dengan baik.

Sebab, ia sempat terpilih sebagai anggota DPR sebanyak tiga kali.

Baginya, Jawa Tengah bukan hanya sebagai "kandang banteng", namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme.

Baca juga: 3 Fakta Protes PDIP Status Panelis Debat Tak Netral Tak Digubris KPU Solo, Cuti Rektor UNSA Diungkit

“Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan,” ungkap dia, dilansir dari kanal YouTube PDIP, Rabu (27/11/2024).

“Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman,” sambungnya.

Ia menilai, kejadian dalam pilkada saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hari nurani.

Oleh karenanya, Megawati berpesan kepada seluruh seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP, serta rakyat Indonesia agar jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran.

Dia menegaskan bahwa PDIP tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan.

Megawati kembali mengingatkan, pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, dan hati nurani yang harus jelas tergambarkan.

Baca juga: Protes PDIP Tak Digubris KPU Solo : Status Panelis Debat Tidak Netral

Megawati menekankan untuk terus menjaga semangat perjuangan dan tidak pernah menyerah untuk melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum.

“Meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan,” katanya.

Berkaitan dengan hal itu, setidaknya Megawati mengungkapkan lima langkah yang bakal dilakukan.

Pertama, ungkap dia, yakni menjaga dan mengamankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.

Kedua, mengumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga politik uang, ketidaknetralan penjabat kepala daerah, dan tekanan yang diberikan kepada kepala desa.

Kemudian, Megawati mengajak untuk mengumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktiknya.

“Keempat, kumpulkan berbagai fakta pengadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan,” tuturnya.

Terakhir, Presiden ke-5 RI itu mengajak untuk terus menggalang kekuatan rakyat agar berani dalam menyuarakan kebenaran.

(Kompas.com)