Di Balik Mengalahnya PDIP Serahkan Pimpinan Komisi DPRD Solo di Awal Periode, Ada Arahan FX Rudy

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Setelah deadlock selama berbulan-bulan, akhirnya Fraksi PDI Perjuangan mengalah dan menyerahkan semua jabatan ketua dan sekretaris komisi DPRD Surakarta ke fraksi-fraksi di kubu KIM Plus di awal periode 2,5 tahun.

Lalu sisa 2,5 tahun berikutnya bergantian.

Pembentukan alat kelengkapan dewan yang terdiri dari komisi dan badan sempat deadlock sehingga membuat pembahasan APBD 2025 tertunda.

“Konsep ini yang terbaik. Yang terbaik untuk rakyat Kota Solo. Dengan susunan alat kelengkapan seperti ini segera bisa dibahas APBD Tahun 2025 segera bisa dibahas perencanaan tahun 2025 dan lain-lainnya,” ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan YF Sukasno di sela sidang paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan, Senin (9/12/2024).

Sidang ini menghasilkan keputusan Ketua Komisi 1 Tri Mardiyanto (Fraksi PSI), Ketua Komisi 2 Agung Harsakti Pancasila (Fraksi Partai Gerindra), Ketua Komisi 3 Taufiqurrahman (Fraksi PAN-Golkar-PKB), dan Ketua Komisi 4 Sugeng Riyanto (Fraksi PKS).

Sebelumnya kedua kubu sempat tidak mau mengalah karena masing-masing menginginkan dapat menguasai di awal periode.

Namun akhirnya Fraksi PDI Perjuangan mengalah.

“Ini kita sesuai dengan regulasi kan juga ada 2,5 periode bisa rolling. Fraksi PKS, Gerindra, PSI, dan gabungan ambil ketua dan sekretaris di awal. 2,5 tahun kemudian kami yang di ketua dan sekretaris. Periode yang saat ini ketua dan sekretaris menjadi wakil ketua,” tuturnya.

Baca juga: Bergantian 2,5 Tahun, Kubu KIM Plus dan PDIP Sepakat Bentuk Alat Kelengkapan DPRD Solo

Ia pun yakin fraksi-fraksi lain dapat menepati janjinya untuk bergantian di 2,5 tahun akhir periode untuk menyerahkan jabatan ketua dan sekretaris di fraksinya 

“Ini solusi terbaik. Saya yakin anggota dewan masyarakat yang dewasa. Melalui media semua menyaksikan melihat dan membaca. Saya percaya,” jelasnya.

Hal ini sesuai dengan arahan Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo untuk menyudahi polemik pembentukan alat kelengkapan sehingga membuat pembahasan APBD tertunda.

“Kalau kami dari Pak Ketua DPC sudahlah selesai. Walaupun kami memiliki kursi terbanyak Pak Rudy sudah selesaikan ambil yang terbaik,” jelasnya.

(*)