Jelang Pelantikan Bupati Boyolali
Agus-Fajar Dilantik Bupati dan Wabup Boyolali 6 Februari 2025, Tak Lupa Janji Politik Soal ASN
Agus Irawan pernah berjanji untuk melakukan reformasi birokrasi di Boyolali bila dilantik jadi Bupati nanti. Ini demi kenyamanan ASN bekerja.
Penulis: Tri Widodo | Editor: Ryantono Puji Santoso
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo
TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Pelantikan Agus Irawan dan Dwi Fajar Nirwana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tinggal menunggu waktu.
Pelantikan ini dijadwalkan pada 6 Februari 2025.
Ini setelah komisi II DPR RI dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) sepakat hasil pilkada 2024 yang tak berperkara dilantik 6 Februari.
Terkait pelantikannya, Bupati Boyolali terpilih, Agus Irawan pernah menyatakan soal gebrakannya nanti.
Ini dia katakan usai penetapan oleh KPU Boyolali, Kamis (9/1/2025) lalu.
Agus mengaku sudah mulai ancang-ancang menepati janjinya yang akan melakukan reformasi birokrasi.
Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang akan dia lakukan adalah memindahkan PNS yang jauh dari rumah seperti janjinya saat kampanye.

"Reformasi birokrasinya dulu. Kita disitu akan menata dan juga memberikan kenyamanan bagi kalangan ASN," katanya.
Penetapan yang akan dilakukan meliputi mendekatkan ASN ke tempat tinggalnya.
"Seperti dalam kampanye-kampanye kita, janji-janji kita bahwa kita akan memberikan sebuah kenyamanan dikalangan ASN," papar dia.
"Yang dulu mungkin jauh dari domisili akan kita pertimbangkan untuk kembali ke domisilinya agar bisa bekerja dengan baik dan nyaman secara profesional," pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani mengatakan pihaknya siap untuk memberikan fasilitas bagi bupati dan wakil bupati terpilih untuk dilantik.
Baca juga: Modus 2 Pegawai Puskesmas Kemusu Boyolali Korupsi Hingga Rp1,9 M, Palsukan Ini!
Hanya saja untuk tempat pelantikannya masih menunggu petunjuk dari Pemerintah pusat.
"Di IKN (Ibu Kota Nusantara) atau di Jakarta kami siap," kata Wiwis.
Tak hanya soal pelantikannya, pihaknya juga sudah siap jika Bupati dan Wakil Bupati menginginkan adanya pengajian setelah dilantik.
"Sekiranya ada dawuh, misalnya mau ada pengajian, kemudian dilaksanakan silaturahmi open house dengan jajaran OPD, stakeholder, organisasi itupun juga kita siapkan," ujar Wiwis. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.