Sederet Permintaan Warga Pracimantoro Wonogiri yang Tolak Rencana Pembangunan Pabrik Semen

Laporan Wartawan TribunSolo, Erlangga Bima

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - DPRD Wonogiri menggelar rapat dengar pendapat dengan warga Pracimantoro yang menolak pembangunan pabrik semen pada Senin (14/4/2025).

Ada sejumlah permintaan yang disampaikan warga yang tergabung dalam Paguyuban Tali Jiwo pada rapat dengar pendapat itu.

Salah satu pendamping Paguyuban Tali Jiwo, Suryanto Perment, menyampaikan sejumlah hal yang menjadi permintaan warga yang terdampak rencana pembangunan pabrik semen.

"Kami tidak menolak kemajuan, tapi menuntut pembangunan yang menjaga kelestarian karst Pracimantoro agar tetap ijo, wasis dan aji," katanya.

Permintaan itu diantaranya adalah, mempertahankan lahan pertanian sebagai sumber ketahanan pangan masyarakat dan warisan ekologis jangka panjang.

"Kedua mendukung masyarakat Pracimantoro dalam upaya pencabutan izin pembangunan pabrik dan penambangan semen yang dianggap tidak berpihak kepada kelestarian lingkungan," ujarnya.

Lalu, melindungi seluruh kawasan karst, termasuk wilayah yang tidak tercantum dalam Kawasan Bentang Alam Karst (non-KBAK), dari ancaman eksploitasi industri.

Pihaknya juga meminta DPRD Wonogiri mengulas kembali Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020–2040, yang memuat sejumlah ketentuan yang dinilai lebih mengakomodasi kepentingan industri daripada melindungi alam dan kesejahteraan warga.

"Jika perlu, perda tersebut direvisi atau dicabut. Lalu mendorong penerbitan moratorium izin tambang dan izin pabrik di Pulau Jawa sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Jawa," katanya.

Baca juga: Ngadu ke DPRD, Warga Pracimantoro Wonogiri Tolak Rencana Pembangunan Pabrik Semen

Ketua DPRD Wonogiri, Sriyono, mengatakan pihaknya telah mendengar dan menangkap apa yang menjadi keinginan warga yang hadir dalam forum itu.

"Kalau keinginan mereka jelas, izin tambang semen di Pracimantoro keinginan warga dihentikan. Kami juga diminta untuk meninjau Perda RTRW tentang Pracimantoro dan minta difasilitasi untuk bertemu provinsi," kata dia.

Sriyono mengatakan kewenangan DPRD hanya menyampaikan aspirasi warga itu ke pihak-pihak terkait. DPRD Wonogiri juga akan menindaklanjuti permohonan warga itu. 

(*)