PDIP Dukung Wacana Gibran Berkantor di Papua : Mudah-mudahan Lama di Sana, Jangan Sering Pulang

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menanggapi soal wacana Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diwacanakan berkantor di Papua.

Deddy Sitorus menyebut hal itu lebih baik dilakukan Gibran ketimbang membagi-bagikan skin care.

"Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan, lapor Presiden datang gitu. Daripada bagi-bagi skincare, ya mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik," ujar Deddy, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

"Memang kalau di sini lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat, kalau di sini kan banyak yang pintar-pintar, berpengalaman," sambung dia.

Baca juga: Arti Penugasan Gibran ke Papua Menurut Pengamat : Bisa Jadi Kepercayaan atau Pembuangan Politik

Deddy menilai, keputusan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran ke Papua sangat bagus.

Deddy berharap agar suami Selvi Ananda itu dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh di lapangan. 

“Catatannya, jangan sering-sering pulang," kata Deddy

Deddy menilai bahwa Gibran sosok yang tepat untuk ditugaskan ke Papua. 

Menurutnya, penempatan itu merupakan bentuk kepedulian Prabowo terhadap percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia.

Baca juga: Hari Ini, Wapres Gibran Kunjungi Klaten: Tebar Ikan di Rowojombor dan Temui Pengrajin Lurik

Ia juga menyebut bahwa langkah itu selaras dengan perhatian Jokowi selama dua periode terhadap Papua. 

"Yang paling tepat memang Gibran. Sudah benar itu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang-pergi, datang-pergi,” ungkapnya.

Deddy menilai penugasan Gibran ke Papua bukanlah “pembuangan” politik, melainkan amanah besar untuk menjawab persoalan mendasar di wilayah tersebut, mulai dari ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. 

“Itu akan menjadi kehormatan besar buat Gibran kalau dia mau berkantor di sana. Hands on terhadap masalah-masalah yang ada,” tuturnya. 

Deddy menegaskan, setelah pembangunan besar-besaran dalam 10 tahun terakhir, kini yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah keadilan yang nyata, terutama dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. 

 “Kita lihat dulu kan mereka demo karena menolak makan gratis maunya pendidikan gratis, itu basic sekali soal pendidikan. Kedua daerah pedalaman, rakyatnya miskin. Lihat ya di media sosial bagaimana warga itu jalan berjam-jam, tengah malam datang nukar hasil tani atau kebunnya hanya itu dapat satu kotak Indomie, sebungkus Indomie. Itu kan persoalan apa? Persoalan ekonomi luar biasa," ungkapnya.