Pramono Anung Sentil Dedi Mulyadi, Sebut Sekarang Bandung Kota Paling Macet, Bukan Jakarta

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyinggung soal macet di daerah yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Pram, sapaan karib Pramono membahas kemacetan dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi pasca pelantikan kepala daerah di wilayah DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat, di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025).

Menurut Pramono, Jakarta yang sebelumnya menjadi kota termacet di Indonesia, kini mulai meningkat peringkatnya.

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi Dikritik karena APBD Jabar Merosot, Ungkit Harus Bayar Tunggakan dan Utang

 “Jakarta yang biasanya ranking satu di Indonesia dan selalu kota termacet sepuluh besar di dunia, boleh dibuka, sekarang nomor satunya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Baratnya belum ada,” ucap Pram.

Mengutip data TomTom Traffic Index, kota termacet di Indonesia adalah Bandung, di posisi kedua Medan, lalu Palembang, dan Surabaya. Jakarta di posisi ke-5.

Menurut Pramono, penurunan kemacetan di Ibu Kota disebabkan oleh meningkatnya minat warga untuk menggunakan transportasi umum.

Terutama pada hari Rabu seluruh ASN di Jakarta diwajibkan naik transportasi umum.

Baca juga: Burhanuddin Muhtadi Ingatkan Jangan Ada Pengkultusan terhadap Dedi Mulyadi, Ungkit Fenomena Jokowi

“Saya mikirnya begini, ini jangan-jangan surveinya pada pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum,” ungkap Pramono.

Dia mengungkapkan, saat ini jumlah ASN di Jakarta mencapai sekitar 62.000 orang.

Kebijakan transportasi umum wajib tiap Rabu disebutnya berdampak signifikan pada penurunan kemacetan.

 “Setiap hari Rabu saya cek ke Direktur Utama Transjakarta. Jumlah penumpang naik menjadi sekitar 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Jadi kalau ke Jakarta hari Rabu, pasti kemacetannya berkurang banyak,” ujarnya.

Selain itu, perluasan jaringan Transjabodetabek yang kini menjangkau wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, dan Bekasi memengaruhi kondisi lalu lintas di Jakarta.

“Orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya Rp2.000, setelah jam 7 Rp3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk mengubah karakter orang dari kebiasaan pakai kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum,” ungkap Pramono.

(*)