Respons Dedi Mulyadi Dikritik karena APBD Jabar Merosot, Ungkit Harus Bayar Tunggakan dan Utang

TRIBUNSOLO.COM, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dianggap sebagai salah satu kepala daerah yang populer.

Dedi Mulyadi kerap membuat konten di media sosial dan memiliki banyak penggemar, tidak hanya dari Jawa Barat saja.

Namun di balik popularitasnya saat ini, Dedi Mulyadi mendapat kritikan karena turunnya peringkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Jabar.

Baca juga: Burhanuddin Muhtadi Ingatkan Jangan Ada Pengkultusan terhadap Dedi Mulyadi, Ungkit Fenomena Jokowi

Kritikan dan masukan disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (7/7/2025) lalu.

Diketahui bahwa capaian realisasi APBD 2025 Jawa Barat tidak lagi nomor satu.

Provinsi Jabar selalu berada di peringkat pertama, tetapi kali ini merosot ke posisi ketiga nasional, kalah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan (Sri Sultan Hamengkubuwono X). Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” kata Tito, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dilansir dari TribunJabar.id.

Baca juga: Viral Wali Kota Bekasi Panggil Dedi Mulyadi dengan Sebutan Raja, Akui Sebagai Bentuk Penghormatan

Tito lantas meminta agar Dedi Mulyadi beserta jajarannya segera melakukan evaluasi dan percepatan realisasi anggaran.

“Gubernur Dedi Mulyadi harus bergerak cepat. Jawa Barat selama ini selalu menduduki puncak klasemen nasional dalam hal serapan APBD. Sekarang, posisinya merosot dan ini patut jadi perhatian serius,” tutur Mendagri.

Respons Dedi Mulyadi

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa APBD 2025 banyak dialokasikan untuk membayar utang dan sejumlah kewajiban.

Adapun APBD 2025 yang ditetapkan mencapai Rp 37 triliun.

Dari jumlah tersebut, diambil anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk dibagi ke kabupaten/kota sebagai dana bagi hasil kendaraan bermotor.

Baca juga: Tunggakan Pemprov Jabar ke BPJS Kesehatan Rp334 Miliar, Dedi Mulyadi: Mungkin Dulu Lupa Dianggarkan

Sisanya yang sebesar Rp31 triliun, tidak sepenuhnya bisa digunakan untuk program-program publik.

Pasalnya, pemerintah harus membayar sejumlah utang dan kewajiban seperti utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp600 miliar, Tunggakan BPJS Rp334 miliar, biaya operasional Bandara Kertajati, Rp60 miliar, Operasional Masjid Al-Jabbar, sekitar Rp40 miliar dan tunggakan ijazah siswa Rp1,2 triliun, yang dibayarkan melalui dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).