Kunjungi Boyolali, Wapres Gibran Sebut Ada Sanksi Bagi Penyalahgunaan BSU, Kerjasama dengan PPATK

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo 

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengancam bakal menindak tegas masyarakat yang menyalahgunakan bantuan subsidi upah (BSU).

Hal itu disampaikan Wapres Gibran saat menyalurkan BSU di Kantor Pos Boyolali, Jumat (18/7/2825)

Baca juga: Wapres Gibran Ditertawakan Saat Sebut Kemenyan Jadi Bahan Parfum Merek Terkenal Taraf Internasional

Dikatakan, Wapres, selain harus tepat sasaran, BSU yang disalurkan juga harus tepat guna.

Artinya, BSU digunakan untuk kebutuhan produktif dan kebutuhan sehari-hari.

"Sekali lagi saya tekankan, mohon bantuan ini dipergunakan dengan baik untuk kegiatan yang produktif," kata Wapres.

BSU ini diharapkan juga dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anaknya karena bertepatan dengan tahun ajaran baru.

"Mungkin dipakai dulu untuk kegiatan anak-anaknya, atau mungkin ibu-ibunya untuk belanja sehari-hari," jelas Wapres.

Wapres tak segan menindak bagi penerima yang menyalahgunakan BSU.

"Nanti ada mekanisme hukum yang berlaku kalau bantuan ini digunakan untuk hal-hal tidak baik, seperti Judol (judi online)," tegasnya.

Tak sulit bagi pemerintah untuk mengecek jika BSU digunakan untuk Judol.

Dengan kerjasama antara lembaga seperti, PPATK, Kementerian Komunikasi Digital akan dapat dengan mudah mendeteksi jika BSU digunakan untuk Judol.

Diketahui PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, merupakan lembaga intelijen keuangan nasional Indonesia yang berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta pendanaan terorisme.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer menyatakan penyaluran BSU secara nasional sudah mencapai 86 persen dari 15,9 penerima.

"Kemudian Jawa Tengah terealisasi 2 juta. Boyolali itu sekitar 84 ribu BSU yang sudah tersalurkan," kata Immanuel.