Peresmian Koperasi Merah Putih di Klaten Kecewakan Kades Wonosobo : Tak Mandi, Gagal Masuk, Diusir

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto 

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Muncul kekecewaan terhadap pelaksanaan peresmian Koperasi Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).

Kekecewaan tersebut muncul dari beberapa Kepala Desa (Kades) dari Kabupaten Wonosobo, Jateng.

Kades Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo Agus Sulistiyanto mengungkapkan dirinya tak bisa masuk ke lokasi peresmian Koperasi Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

Disebut-sebut, alasan mengapa rombongan gagal masuk adalah kuota pelaksanaan peresmian sudah penuh.

"Kami bersama kades Wonosobo tak bisa masuk ke lokasi, bahkan, kami diusir keluar," kata Agus, Senin (21/7/2025).

Agus mengatakan dirinya bersama 265 kades dan lurah di Kabupaten Wonosobo berangkat Minggu (20/7/2025).

Ia mengatakan, baru tiba di Kabupaten Klaten pukul 02.00 WIB.

"Kami berangkat dari Wonosobo menggunakan bus yang berisi kades 3 Kecamatan sampai sini jam 2 pagi," kata dia 

Dia mengatakan, sesampainya di Masjid Al Aqsha Klaten untuk istirahat dan shalat.

Setelah itu, ia bersama rekan kadesnya langsung ganti baju bahkan tidak sempat mandi.

"Kita langsung ishoma dan ganti baju dan bahkan tidak mandi, namun dalam perjalanan kami tidak bisa masuk padahal kami dapat undangan langsung dari pak presiden, kami kecewa," kata ungkap dia.

Koperasi Desa Merah Putih: Inisiatif Nasional Prabowo Bangun Ekonomi Desa dari Akar Rumput

Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menggagas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya strategis untuk membangun kemandirian ekonomi desa, memberantas praktik rente, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan dari bawah ke atas.

Program ini dirancang sebagai gerakan nasional yang menyasar pembentukan koperasi di lebih dari 70.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Koperasi tersebut diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang dikelola langsung oleh masyarakat desa secara gotong royong, transparan, dan berkeadilan.