Kepsek Pastikan Tidak Ada Guru Sekolah Rakyat Solo yang Mengundurkan Diri

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO -Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut sebanyak 143 guru Sekolah Rakyat mengundurkan diri.

Gus Ipul menyebut bahwa guru-guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri tidak memenuhi panggilan meskipun telah dinyatakan lulus seleksi. 

Namun dipastikan, di antara ratusan guru yang mengundurkan diri itu bukanlah dari Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Solo, Jawa Tengah.

Baca juga: Sekolah Rakyat Solo Masih Kekurangan 2 Guru dan 2 Pengasuh Asrama, Kepala SRMA 17 Sudah Melapor

Kepala SRMA 17 Solo, Septhina Shinta Sari memastikan tidak ada guru maupun tenaga kependidikan yang mengundurkan diri.

"Tidak ada," kata Shinta.

Sementara itu kata dia, sampai saat ini SRMA 17 Solo masih mengalami kekurangan tenaga pendidik yakni guru dan tenaga kependidikan (tendik) yakni pengasuh asrama Putra.

Setidaknya ada dua kekurangan guru di SRMA 17 Solo untuk mata pelajaran Agama Katolik dan juga Bahasa Jawa. Sementara untuk pengasuh dua asrama putra setidaknya sampai saat ini masih kosong.

Kepala SRMA 17 Solo, Septhina Shinta Sari menerangkan bahwa sejak beroperasi setidaknya sudah ada puluhan guru dan tendik yang bekerja di sana.

Baca juga: Pendaftaran Sekolah Rakyat di Sragen Berlaku hingga 6 Agustus, Terima Jenjang SD SMP, Cek Syaratnya

"Kalau guru kami ada 20, untuk tendiknya ada 22 dan ditambah dari Tagana ada 6 orang," ungkap Shinta sapaannya saat dikonfirmasi, Sabtu (2/8/2025) siang.

Meski telah ada puluhan pekerja baik guru maupun tendik. Shinta tak memungkiri masih ada kekurangan dari pekerja seperti guru dan pengasuh asrama.

"Kalau untuk wali (pengasuh), kami belum ada wali asrama yang pria. Asramanya kan ada 2 asrama, jadi minimal ada 2 wali asrama tambahan," urai Shinta.

"Untuk pengajar di sekolah, kami belum ada guru agama Katolik dan guru bahasa Jawa," lanjut dia.

Baca juga: Mengintip Fasilitas Asrama Sekolah Rakyat Solo, Viral Gegara Muncul Kabar Siswa Kesurupan

Shinta sendiri menerangkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI terkait kekurangan tenaga pengajar maupun kependidikan yang ada di sekolahnya.

"Sudah kami komunikasikan dan sudah dicatat juga," kata dia.

Namun demikian, Shinta menyebut belum tahu kapan akan terpenuhi pos-pos tenaga kerja yang masih kosong di SRMA 17 Solo tersebut.

Ia melanjutkan bahwa pengisian pos tenaga kerja yang kosong tersebut akan diisi secara bertahap.

Baca juga: Viral Kabar Kesurupan, Siswa Sekolah Rakyat Solo Hanya Boleh Bersosialisasi di Lingkungan Sekolah

"Nanti kan bertahap, segera setelah ini akan ada penambahan Wali atau Guru yang kurang tadi," sebutnya.

Shinta menjelaskan bahwa untuk mengisi kekosongan pengajar maupun wali asrama, pihaknya melakukan siasat dengan membuat jadwal petugas piket. 

Ia mencontohkan, untuk wali asrama.

Ia juga melibatkan wali asrama yang ada, tenaga kependidikan dan guru serta dibantu relawan dari Tagana untuk bergantian menjaga asrama putra yang masih belum memiliki pengasuh.

"Kalau selama ini yang memback up baik dari wali asrama putri atau wali asrama lain, dibantu dari guru dan dari Sentra Kemensos RI serta Tagana juga ikut membantu," terangnya.

Mensos Sebut 143 Guru Sekolah Rakyat yang Mundur Tak Penuhi Panggilan Kerja

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul memberikan penjelasan terkait kabar pengunduran diri guru-guru Sekolah Rakyat.

Menurutnya, istilah “mundur” kurang tepat, karena para guru tersebut sebenarnya tidak memenuhi panggilan meski telah dinyatakan lulus seleksi.

“Lebih tepat (bukan) mengundurkan diri, (tapi) tidak memenuhi panggilan sebab mereka dinyatakan diterima namun tidak datang ke Sekolah Rakyat,” jelas Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (31/7/2025).

Dari total 1.469 guru yang dinyatakan lulus, sebanyak 143 guru atau sekitar 9,7 persen tidak memenuhi panggilan penempatan.

Mereka kemudian secara resmi menyatakan pengunduran diri melalui sistem CASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca juga: Kisah Supatmi, Mengabdi 34 Tahun Honorer di Klaten, Akhirnya Diangkat PPPK 2 Tahun Jelang Pensiun

Gus Ipul menyatakan bahwa proses perekrutan dan penggantian berjalan sesuai prosedur.

“Sejumlah yang sama, yaitu 143 guru, juga telah diterima sebagai pengganti mereka yang mundur,” tegasnya.

Menurut Gus Ipul, sebagian besar guru yang tidak hadir mengundurkan diri karena lokasi penempatan jauh dari domisili.

Penempatan ini merupakan hasil dari proses optimalisasi oleh BKN, di mana guru-guru dari daerah lain ditempatkan di titik Sekolah Rakyat yang membutuhkan pengajar.

“Beberapa di antaranya diterima pada formasi guru di daerah, lalu ditempatkan di titik Sekolah Rakyat yang jauh dari domisili asal mereka,” jelasnya.

Gus Ipul memastikan bahwa absennya para guru tersebut tidak memengaruhi proses belajar mengajar.

“Sebagian besar dari guru yang tidak hadir berasal dari 23 titik Sekolah Rakyat yang memang belum beroperasi, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), matrikulasi, dan proses belajar mengajar tetap berjalan normal.

Apa Itu Sekolah Rakyat? 

Sekolah Rakyat (SR) merupakan sebuah inisiatif pendidikan alternatif yang bertujuan memberikan akses belajar kepada masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu atau tertinggal dalam sistem pendidikan formal.

Konsep Sekolah Rakyat telah ada sejak era awal kemerdekaan Indonesia dan kini kembali dihidupkan sebagai bagian dari upaya mengentaskan ketimpangan pendidikan di berbagai wilayah, termasuk di daerah-daerah pelosok.

Konsep dan Sejarah Sekolah Rakyat

Dikutip dari berbagai sumber, termasuk laman resmi Kementerian Sosial dan organisasi masyarakat sipil, Sekolah Rakyat bukanlah lembaga formal seperti sekolah negeri atau swasta pada umumnya.

Sebaliknya, SR adalah ruang belajar berbasis komunitas yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. 

Materi yang diajarkan bisa berupa pengetahuan dasar seperti baca tulis, berhitung (calistung), hingga pendidikan karakter, keterampilan hidup (life skills), bahkan kewirausahaan.

Konsep ini sempat populer pada masa awal kemerdekaan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa, sebelum sistem pendidikan nasional terbentuk utuh.

Kini, sejumlah organisasi dan lembaga, termasuk Kemensos, kembali menggagas pendirian Sekolah Rakyat dalam rangka mendorong pembangunan manusia.

Tujuan Pendirian Sekolah Rakyat

Tujuan utama dari pendirian Sekolah Rakyat adalah untuk menjangkau kelompok rentan yang kesulitan mengakses pendidikan formal.

Sekolah Rakyat menjadi solusi atas keterbatasan akses, biaya, dan kualitas pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Beberapa tujuan spesifik dari Sekolah Rakyat antara lain:

• Meningkatkan literasi dasar: Memberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung bagi anak-anak maupun orang dewasa yang belum menguasainya.
• Menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian: Melalui pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dan praktik langsung.
• Mencegah anak putus sekolah: Dengan memberikan wadah alternatif bagi anak-anak yang keluar dari sekolah formal karena alasan ekonomi atau sosial.

Mendorong pemberdayaan masyarakat: Sekolah Rakyat juga berperan dalam membangun kesadaran kritis warga terhadap hak-hak mereka, serta meningkatkan partisipasi dalam pembangunan lokal.

(*)