Megawati Instruksikan PDIP Dukung Pemerintah, DPC Solo : Tetap Kritis untuk yang Tak Berpihak Rakyat

Perjalanan Amnesti untuk Hasto

Isu tentang kemungkinan pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mulai mencuat di ruang publik dan menimbulkan polemik.

Meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Istana, isu ini telah menjadi pembahasan hangat di kalangan politikus dan pengamat hukum.

Berikut adalah kronologi mencuatnya isu amnesti untuk Hasto Kristiyanto:

1. Penetapan Hasto sebagai Tersangka (24 Juni 2025)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan terkait perkara suap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Penetapan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan lanjutan oleh KPK atas dugaan peran Hasto dalam menyembunyikan atau mengarahkan saksi kunci.

2. PDI-P Tegaskan Pembelaan (25–30 Juni 2025)

PDI Perjuangan menyatakan bahwa langkah KPK sarat dengan muatan politik, terutama menjelang masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menilai proses hukum terhadap Hasto sebagai bentuk kriminalisasi terhadap oposisi.

3. Spekulasi Soal Amnesti Prabowo Mulai Muncul (Awal Juli 2025)

Sejumlah pengamat politik mulai berspekulasi bahwa pemerintahan Prabowo yang akan dilantik Oktober mendatang dapat menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan amnesti kepada tokoh-tokoh politik tertentu, termasuk Hasto.

Isu ini pertama kali mencuat dari pernyataan seorang pengamat yang menyebut bahwa Prabowo berpotensi menggunakan pendekatan rekonsiliatif dalam merangkul oposisi.

4. Respons Istana dan Prabowo Masih Kabur (Pertengahan Juli 2025)

Pihak Istana melalui juru bicara presiden menyatakan belum bisa mengomentari isu amnesti karena belum ada pembicaraan resmi atau usulan dari lembaga terkait.