FX Rudy di Solo Sebut PDIP Penyeimbang Pemerintah, Guntur Romli Tegas Tak Terkait Amnesti Hasto

TRIBUNSOLO.COM - PDIP kini menyatakan diri sebagai partai penyeimbang pemerintah. 

Soal ini dikatakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. 

Rudy mebeberkan, dari awal partainya tak pernah memposisikan diri menjadi oposisi atau koalisi. 

Menurutnya, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, tidak dikenal secara tegas istilah koalisi dan oposisi sebagaimana dalam sistem parlementer.

“Penyeimbang. Tidak ada koalisi, tidak ada oposisi. Yang ada adalah penyeimbang, karena kita memakai sistem presidensial, bukan parlementer,” ujar FX Rudy, menekankan sikap politik partainya.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Amnesti Hasto & Abolisi Tom Lembong Bikin Gempa Politik di Solo, Jokowi Bereaksi

Ia juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh partainya bersifat konstruktif.

Setiap kritik yang muncul, menurut Rudy, selalu disertai dengan solusi alternatif atas persoalan yang dihadapi masyarakat atau pemerintah.

“Yang kami dukung adalah yang berpihak pada kepentingan rakyat. Tapi kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat atau tidak sesuai harapan masyarakat, kami berhak mengkritisi. Tapi tidak sekadar mengkritik, karena kami memiliki wakil di legislatif yang bisa menyampaikan solusi,” tegasnya.

Tak Ada Hubungan dengan Amnesti Hasto

Soal partai penyeimbang, juga diungkap Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli. 

Dia mengatakan ini bukanlah sikap baru. 

Posisi penyeimbang pemerintah ini sudah direkomendasikan dalam Rakernas V PDIP yang dilaksanakan pada Mei 2024 lalu.

"Bahwa PDI Perjuangan mengambil sikap sebagai penyeimbang, checks and balances dan untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Jadi sikap tersebut sudah diputuskan jauh-jauh hari," ucap Guntur Romli dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (4/8/2025).

 Selain itu, sambungnya, salah satu rekomendasi dalam Rakernas V PDIP adalah meminta Kongres untuk kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030.

"Itu juga hasil dari Rakernas," jelas Guntur.