PDIP Solo Dukung Program MBG, Ribka Tjiptaning Sempat Kritisi MBG untuk Siswa SMA : Tak Ada Manfaat

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - DPC PDIP Solo kini langsung mengambil  sikap terkait instruksi Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri. 

Seperti diketahui, instruksi Mega adalah untuk mendukung program pemerintah. 

Terkait ini, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo buka suara. 

Baca juga: Megawati dan Prabowo Makin Dekat, Jokowi Singgung Makan Bakmi Bersama Presiden di Solo

Dia menyatakan patuh dengan instruksi. 

Namun, ada poin yang menjadi sikap DPC PDIP Solo yakni tetap mengkritisi jika sebuah program tak berpihak pada rakyat.

“Program pemerintah dari pusat sampai ke daerah itu yang tujuannya untuk kepentingan rakyat tetap mendukung seperti MBG dan lain sebagainya. Kebijakan Pemerintah Kota kita dukung. Namun kalau kebijakan itu tidak baik dan tidak berpihak pada rakyat kita kritisi dan memberikan sosialisasi,” ungkapnya saat dihubungi Minggu (3/8/2025).

Arahan untuk mendukung pemerintah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.

Megawati menyampaikannya saat acara Bimbingan Teknis di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025) lalu.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Amnesti Hasto & Abolisi Tom Lembong Bikin Gempa Politik di Solo, Jokowi Bereaksi

Pernyataan ini keluar menjelang Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti setelah Hasto divonis 3,5 tahun.

Ia dinyatakan bersalah dalam kasus Pergantian Antar-Waktu (PAW) Harun Masiku.

Hasto pun bisa menghirup udara bebas setelah diberikan amnesti.

Meski begitu, FX Rudy menegaskan bahwa sejak awal partainya memang tidak memposisikan diri sebagai oposisi.

Menurutnya, dengan sistem presidensial tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi.

• 5 Fakta Penipuan Berkedok Mitra MBG di Solo, Tergiur Usai Sosialisasi di Rumah eks Anggota DPRD Solo

“Penyeimbang. Tidak ada koalisi tidak ada oposisi. Yang ada penyeimbang karena kita memakai sistem presidensial bukan parlementer,” jelasnya.