Tanggapan Jokowi di Solo Soal Megawati Perintahkan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah meminta agar para kadernya mendukung pemerintah di acara Bimbingan Teknis di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025) lalu.

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus menyampaikan beberapa alasan dukungan PDIP kepada pemerintahan Prabowo seperti yang diinstruksikan Megawati.

Baca juga: Jokowi di Solo Heran Ijazahnya Dituduh Palsu, Eks Dewan Guru Besar UGM Percaya Asli, Ini Alasannya

"Ibu (Megawati) menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global," kata Deddy pada awak media, Kamis (31/7/2025).

Megawati juga menginstruksikan kader PDIP untuk berada di posisi strategis ketika mendukung pemerintah dalam upaya-upaya positif guna menghadapi tantangan global saat ini.

Mengenai hal tersebut, Jokowi hanya memberikan jawaban tentang kebijakan internal partai.

"Ya setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri (mengenai PDIP dukung pemerintah),” jelas Jokowi ditemui di kediamannya, Jumat (1/8/2025).

Baca juga: Ketua PDIP Karanganyar Bagus Selo Sebut Keputusan Megawati Dukung Prabowo: Penyeimbang Pemerintah

Meski begitu, ia menegaskan hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. 

Pasalnya, belum lama ini mereka menunjukkan keakraban saat Prabowo menghadiri Kongres PSI.

"Baru aja beliau ke rumah baru aja ngebakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12 malam,” ungkapnya.

Mantan presiden ke tujuh ini juga menyebut tak ada pembicaraan dengan Presiden Prabowo soal putusan amnesti ke Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan membuat ia bisa lepas dari jerat jeruji besi.

"Tidak ada (pembicaraan dengan Jokowi),” ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Jumat (1/8/2025).

Termasuk pertemuan terakhirnya dengan Prabowo di Bakmi Jowo Bu Citro, Minggu (20/7/2025) malam. Saat itu pembicaraan hanya seputar Kongres PSI yang baru saja selesai dilalui.

"Pembicaraannya soal PSI kemarin,” jelasnya.

Menurutnya, ini adalah murni hak prerogatif presiden yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ia pun menghormati keputusan ini.

"Sama itu adalah hak prerogatif itu adalah hak istimewa presiden yang diberikan Undang-Undang Dasar kita dan kita menghormati,” jelasnya.

Baca juga: Kasus Tita Digugat Rp120 Juta di PN Boyolali Berakhir Niet Ontvankelijke Verklaard, Apa itu?

(*)