DPU PR Boyolali Akui Serapan Anggaran 2025 Masih Minim, Kini Cuma 11 Persen, Terungkap 5 Penyebabnya

Selain itu, DPU PR juga mendorong penyedia jasa yang sudah kontrak untuk segera mengajukan uang muka kegiatan. 

“Kami juga terus melakukan monitoring dan evaluasi atas paket kegiatan yang sudah berjalan agar progresnya bisa lebih terkontrol,” tegasnya.

Yulius berharap langkah percepatan tersebut bisa meningkatkan realisasi anggaran sekaligus mendukung target pembangunan infrastruktur di Boyolali.

Baca juga: Alasan Pemkab Karanganyar Tak Kunjung Perbaiki Jalan Ngangkruk-Jeruksawit: Kena Efisiensi Anggaran

Dewan Soroti Kinerja Pemkab

Diberitakan sebelumnya, Komisi I dan III DPRD Boyolali soroti kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Pasalnya, serapan anggaran untuk pembangunan di Boyolali yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Boyolali minim.

Hingga, akhir semester pertama tahun anggaran 2025, dari Rp 156 Miliar baru terserap Rp 11 Miliar atau 7 persennya saja.

"Terakhir dilaporkan per 21 Agustus ini sudah meningkat jadi 11 persen," kata Ketua Komisi III, DPRD Boyolali, Gamma Wijaya, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, serapan anggaran untuk pembangunan itu sangat minim.

Bahkan, ada dua proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat malah gagal dilelang.

"Jembatan Brongkos dan Jembatan Gladagsari yang batal lelang. Kalau dipaksakan lelang ulang, itu tidak memungkinkan. Dua  jembatan itu nilainya Rp 5,9 Miliar," ujarnnya.

Dia pun akan terus mengawal agar, pembangunan di Boyolali ini dapat dilakukan secara maksimal.

"Untuk mendukung perekonomian dan kemajuan di Boyolali," kata Gamma.

Sementara itu, Ketua Komisi I, Nuraziz Putra Aditama menyebut minimnya serapan anggaran di DPU PR, karena ada beberapa masalah di unit lelang pengadaan (ULP).

Pegawai ULP yang hanya ada 5 membuat beban kerja besar.