Serapan Anggaran Pemkab Boyolali Rendah

DPU PR Boyolali Akui Serapan Anggaran 2025 Masih Minim, Kini Cuma 11 Persen, Terungkap 5 Penyebabnya

Tayang: Kamis, 21 Agustus 2025 17:02 WIB

Penulis: Tri Widodo | Editor: Naufal Hanif Putra Aji

DPU PR Boyolali Akui Serapan Anggaran 2025 Masih Minim, Kini Cuma 11 Persen, Terungkap 5 Penyebabnya

TRIBUNSOLO.COM/TRI WIDODO

AKUI SERAPAN ANGGARAN MINIM. Kepala DPU PR Boyolali, Yulius Bagus Triyanto yang dipotret saat masih menjabat sebagai Kepala Dispermasdes 22 November 2024. Yulius Bagus Triyanto, menjelaskan bahwa rendahnya realisasi anggaran bukan tanpa sebab. Sejumlah faktor teknis dan regulasi memengaruhi keterlambatan pelaksanaan program.

Baca Selanjutnya:

Kirab Hasil Bumi Warga Dusun Gabus Wetan Sragen, Digelar Pasca Panen, Diarak Mengitari 3 Punden

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Kabupaten Boyolali menanggapi sorotan DPRD terkait minimnya serapan anggaran pada tahun 2025.

Kepala DPU PR Boyolali, Yulius Bagus Triyanto, menjelaskan bahwa rendahnya realisasi anggaran bukan tanpa sebab.

Sejumlah faktor teknis dan regulasi memengaruhi keterlambatan pelaksanaan program.

Seperti diketahui, serapan anggaran untuk pembangunan di Boyolali yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Boyolali minim.

Hingga, akhir semester pertama tahun anggaran 2025, dari Rp 156 M baru terserap Rp 11 M atau 7 persen.

Sementara itu, terakhir dilaporkan per 21 Agustus ini sudah meningkat jadi 11 persen.

Menurut Yulius ada lima kendala utama yang dihadapi pihaknya.

Pertama, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran pada 22 Januari 2025 yang berdampak pada penyesuaian program kerja.

Kedua, antara 22 Januari hingga 16 April 2025 terjadi perombakan dan pergeseran anggaran, sehingga penetapan DPA hasil pergeseran baru dilakukan pada 17 April 2025.

Ketiga, keluarnya Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 30 April 2025, membuat proses pengadaan perlu menyesuaikan regulasi baru.

"Kemudian adanya penyesuaian kebutuhan bahan dalam proses pengadaan barang atau jasa," kata Yulius.

Selain itu, beberapa paket kegiatan sempat mengalami gagal lelang.

AKUI SERAPAN ANGGARAN MINIM. Kepala DPU PR Boyolali, Yulius Bagus Triyanto yang dipotret saat masih menjabat sebagai Kepala Dispermasdes 22 November 2024. Yulius Bagus Triyanto, menjelaskan bahwa rendahnya realisasi anggaran bukan tanpa sebab. Sejumlah faktor teknis dan regulasi memengaruhi keterlambatan pelaksanaan program. (TRIBUNSOLO.COM/TRI WIDODO)

Meski begitu, Yulius menegaskan pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mempercepat serapan anggaran.

“Beberapa upaya yang kami lakukan di antaranya percepatan penyusunan dokumen perencanaan (DED) kegiatan konstruksi, percepatan pelaksanaan tender, serta tender ulang bagi paket yang gagal lelang namun masih memungkinkan dikerjakan tahun ini,” paparnya,

Selain itu, DPU PR juga mendorong penyedia jasa yang sudah kontrak untuk segera mengajukan uang muka kegiatan.

“Kami juga terus melakukan monitoring dan evaluasi atas paket kegiatan yang sudah berjalan agar progresnya bisa lebih terkontrol,” tegasnya.

Yulius berharap langkah percepatan tersebut bisa meningkatkan realisasi anggaran sekaligus mendukung target pembangunan infrastruktur di Boyolali.

Dewan Soroti Kinerja Pemkab

Diberitakan sebelumnya, Komisi I dan III DPRD Boyolali soroti kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Pasalnya, serapan anggaran untuk pembangunan di Boyolali yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Boyolali minim.

Hingga, akhir semester pertama tahun anggaran 2025, dari Rp 156 Miliar baru terserap Rp 11 Miliar atau 7 persennya saja.

"Terakhir dilaporkan per 21 Agustus ini sudah meningkat jadi 11 persen," kata Ketua Komisi III, DPRD Boyolali, Gamma Wijaya, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, serapan anggaran untuk pembangunan itu sangat minim.

Bahkan, ada dua proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat malah gagal dilelang.

"Jembatan Brongkos dan Jembatan Gladagsari yang batal lelang. Kalau dipaksakan lelang ulang, itu tidak memungkinkan. Dua jembatan itu nilainya Rp 5,9 Miliar," ujarnnya.

Dia pun akan terus mengawal agar, pembangunan di Boyolali ini dapat dilakukan secara maksimal.

"Untuk mendukung perekonomian dan kemajuan di Boyolali," kata Gamma.

Sementara itu, Ketua Komisi I, Nuraziz Putra Aditama menyebut minimnya serapan anggaran di DPU PR, karena ada beberapa masalah di unit lelang pengadaan (ULP).

Pegawai ULP yang hanya ada 5 membuat beban kerja besar.

PEMBANGUNAN BOYOLALI MINIM - (Kanan) Ketua Komisi III, Gamma Wijaya dan Ketua Komisi I, Nuraziz Putra Aditama (Kiri), saat memberikan keterangan di ruang Fraksi PDIP Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (21/8/2025). DPRD soroti kinerja Pemkab Boyolali karena pembangunan yang minim, bahkan dua proyek infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat malah batal lelang. (TRIBUNSOLO.COM/TRI WIDODO)

"Yang juga menghambat itu dari RUP dari Dinas. Makanya lelangnya juga mundur. Pada akhirnya output dan outcome tidak tercapai," pungkasnya.

Pihaknya pun berharap, proses lelang pembangunan dapat dikebut.

Dengan begitu, anggaran yang telah disiapkan untuk pembangunan Boyolali dapat terserap maksimal.

Pembangunan Jembatan Gladagsari saat ini memang dibutuhkan oleh warga sekitar.

Bagaimana tidak? Tiap hujan mengguyur wilayah tersebut memicu banjir yang merusak infrastruktur.

Biasanya, salah satu wilayah terdampak paling parah adalah Desa Jlarem, Kecamatan Gladagsari, di mana sebuah jembatan penghubung antardusun putus diterjang banjir.

Jembatan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan Dusun Sukodono dan Dusun Kumpulrejo.

Jembatan yang dibangun sekitar tahun 2000 itu tidak dapat dilintasi tiap banjir, sehingga warga harus memutar sejauh empat kilometer untuk bisa berpindah dusun.