Pemprov Jateng Mantapkan APBD 2026 : Prioritas Swasembada Pangan dan Peningkatan Layanan Publik

TRIBUNSOLO.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD setempat telah melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. 

Penandatanganan itu dilakukan pada saat rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Kamis, 20 November 2025.

Dalam kesempatan itu,  Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penurunan dana transfer ke daerah (TKD), tidak mengubah arah program prioritas Pemprov Jateng pada  2026.

Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi Puji Kecanggihan RS Kardiologi Emirates-Indonesia yang Diresmikan Presiden

Ia menekankan, seluruh agenda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetap menjadi fokus utama.

“Program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap diutamakan,” kata Luthfi. 

Ia menegaskan fokus pembangunan tahun depan tetap mengarah pada ketahanan pangan.

“Fokus tahun depan adalah swasembada pangan,” tegasnya.

Nota Kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2026, lanjutnya, menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2026. 

Baca juga: Evakuasi Longsor Situkung Banjarnegara Dikebut, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Waspada Bencana Susulan

Dalam rancangan yang disetujui, berbagai indikator ekonomi Jateng mencatatkan penguatan.

Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 persen, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 4,93 persen.

Berdasarkan capaian itu, Pemprov Jateng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5 persen sampai 6 persen, dengan inflasi yang terjaga dengan perkiraan 1,5 persen hingga 3,5 persen. 

Indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan.

Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 9,48 persen dari September 2024 yang sebesar 9,58 persen.

Baca juga: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Imbau Tingkatkan Kewaspadaan Pasca Longsor di Cibeunying Cilacap

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, dari 4,78 persen menjadi 4,66 persen. Tren ini dinilai menjadi fondasi kuat, dalam prioritas pembangunan 2026.

Di sisi fiskal, pendapatan daerah ditargetkan naik 3,04 persen menjadi Rp23,74 triliun, sementara belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79 persen.

Pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp414,5 miliar, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp70 miliar. 

Pemprov juga berupaya memperkuat strategi penerimaan pendapatan asli daerah.

Baca juga: 5 Rekomendasi Wisata Klaten Jateng untuk Liburan Bersama Keluarga, Umbul Alami hingga Wisata Ekstrem

Antara lain melalui digitalisasi pembayaran pajak, optimalisasi pajak air permukaan, peningkatan kinerja BUMD, pendayagunaan aset pemerintah dan peningkatan layanan samsat.

Ketua DPRD Jateng, Sumanto menjelaskan, terdapat penyesuaian anggaran pada tahun depan.

Penyesuaian itu dipengaruhi dari penurunan dana transfer pusat ke daerah.

“Prioritas anggaran tahun ini masih mengacu pada visi Gubernur untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional,” ujarnya.

Dalam rapat yang sama, DPRD Jateng juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda legislasi daerah. (*)