Jateng Dikepung 162 Bencana Selama Januari–April 2026, Inilah Upaya Pempov

TRIBUNSOLO.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mencatat sebanyak 162 kejadian bencana terjadi sejak 1 Januari hingga 12 April  2026.

Dari jumlah tersebut, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem masih mendominasi wilayah ini.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Gedung A Kantor Gubernur Jateng, pada Rabu, 22 April 2026. 

Ia menyatakan, Pemprov Jawa Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat sistem penanggulan bencana secara komprehensif mulai dari tahap pra bencana, saat tanggap darurat,  hingga pasta bencana.

“Kami juga melakukan langkah-langkah strategis. Baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota,” kata dia. 

Baca juga: Pemprov Jateng Kucurkan Dana Rp33,2 Miliar untuk Dukung TMMD dan Sengkuyung 2026

Upaya-upaya yang dilakukan saat terjadi bencana di antaranya penguatan logistik kebencanaan guna memastikan ketersediaan dan distribusi bantuan yang cepat dan tepat saat terjadi kebencanaan.

Selain itu juga peningkatan kapasitas daerah baik dari sisi sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

“Kami juga melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh upaya penanggulangan bencana. Ini alhamdulillah ini berjalan secara terpadu dan efektif,” ucapnya. 

Dalam kesempatan itu, Ia juga menyinggung mengenai penanganan bencana tanah gerak yang sempat terjadi di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang. 

Sebagai informasi, bencana tanah bergerak sendiri terjadi di sejumlah titik dengan dampak signifikan.

Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, peristiwa yang terjadi sejak awal Februari 2026 telah merusak ratusan rumah serta infrastruktur warga.

Sementara itu di Kota Semarang, bencana serupa terjadi di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, pada periode Februari hingga April 2026. 

Menurut Wagub, bencana tanah bergerak membutuhkan perhatian khusus karena dampaknya langsung menghilangkan tempat tinggal warga. 

Baca juga: Wagub Taj Yasin Dorong Percepatan Jambanisasi, Butuh Dukungan Pusat untuk 21 Ribu Rumah di Jateng

Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, merespons dengan memastikan  persoalan hunian korban tanah bergerak akan segera dibawa ke pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” tegasnya.