Saat Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Berbagi Ilmu Kepemimpinan kepada Para Walikota di Sumatera

TRIBUNSOLO.COM, ACEH - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berbagi ilmu kepemimpinan daerah dalam acara seminar nasional "Best Practice Kepemimpinan Daerah" di Gedung AAC Prof Dr Dayan Dawood, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu, 22 April 2026.

Kegiatan itu dalam rangka perayaan Hari Jadi ke-821 Kota Banda Aceh dan pelaksanaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I  Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2026. 

Dalam seminar itu, dihadiri oleh seluruh walikota wilayah Sumatera bagian Utara, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat.

Selain itu juga diikuti oleh masyarakat umum dan mahasiswa.

Saat menjadi narasumber pada seminar itu, Ahmad Luthfi membeberkan sejumlah praktik baik yang sudah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah selama ia memimpin.

Baca juga: Top! Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Terima Penghargaan Program Pengelolaan Sampah dari Kemendes PDT

Di antaranya mengenai collaborative government (pemerintahan kolaboratif).

Dalam hal ini, ada kolaborasi gubernur dengan 35 bupati/walikota di Jawa Tengah dalam upaya pembangunan daerah. 

Selain itu, upaya mengintegrasikan program pemerintah pusat dengan program-program di tingkat provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.

"Jadi, kita membentuk super team dalam membangun suatu daerah, tidak boleh ada ego sektoral. Satu daerah dengan daerah lain tumbuh bersama," katanya saat menyampaikan paparan.

Kolaborasi antardaerah tersebut juga terkait dalam hal menciptakan wilayah aglomerasi.

Tidak hanya antarkepala daerah saja tetapi juga dengan stakeholder lainnya.

Sebagai contoh, pada tahun 2025 wilayah aglomerasi Soloraya yang meliputi 7 kabupaten/kota menggelar event Soloraya Great Sale (SGS). Dalam satu bulan tercatat jumlah nilai transaksi mencapai Rp10,7 triliun.

Luthfi juga menegaskan bahwa seorang kelapa daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun walikota, memiliki peran sebagai manajer marketing.

Artinya, kepala daerah harus menguasai potensi daerahnya untuk kemudian ditawarkan kepada investor dalam negeri maupun luar negeri.

Praktik tersebut sudah dilakukan di Jawa Tengah sehingga berhasil mencatatkan nilai realisasi investasi pada 2025 mencapai sekitar Rp88,5 triliun.