Revisi UU KPK

Sebut Ada Gerakan Masif Halangi Revisi UU KPK, Fahri Hamzah: Otak Kita Tidak Mau Challenge

Editor: Hanang Yuwono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Aksi mahasiswa yang berdemo di Solo, menolak antara lain RUU KPK hingga RUU KUHP, Selasa (24/9/2019)

Lihat video selengkapnya di menit 4.05:

Demo Penolakan RKUHP dan RUU KPK

Ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, pada Selasa (24/9/2019).

Dikutip dari Kompas.com, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Manik Marganamahendra mengungkapkan aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk memastikan pemerintah mencabut pengesahan UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP).

Manik menilai pengesahan UU KPK dan RKUHP oleh DPR merupakan upaya pelemahan hukum.

Sekjen PDIP Tak Takut Ditinggal Pemilih Karena Dukung Revisi UU KPK

Ia mengungkapkan aksi unjuk rasa tersebut tak bertujuan untuk melengserkan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.

"Tidak ada tujuan kami melengserkan rezim maupun membatalkan pelantikan presiden wakil presiden," tutur Manik.

Ketua Departemen Internal Aliansi Mahasiswa Jawa Barat, Wisnu Bayu Aji juga menegaskan bahwa unjuk rasa tersebut tak ditunggangi oleh kepentingan politik.

"Kami dari Aliansi Mahasiswa Jawa Barat datang mengawal aksi bahwa aksi yang kami galangi ini aksi murni," kata Wisnu.

"Ini aksi yang memang riil (tak ada kepentingan politik)," lanjutnya.

Sekjen PDIP Tak Takut Ditinggal Pemilih Karena Dukung Revisi UU KPK

Wisnu menjelaskan, anggota unjuk rasa dari Jawa Barat pun telah dipilih sebelumnya.

Ia menyebut awalnya banyak orang yang ingin mengikuti aksi unjuk rasa itu.

Namun, Wisnu menyatakan pihaknya telah melakukan pemilihan sehingga ia dapat memastikan tak ada penyusup pada aksi unjuk rasa tersebut.

Mahasiswa UMS yang ikut demo sebelum terjadi kericuhan di kawasan DPRD Solo, Jalan Adi Sucipto, Selasa (24/9/2019). (TribunSolo.com/Reza Dwi)

"Setidaknya kita mengoordinir, kita sudah lima hari memastikan siapa saja yang berangkat," Tutur Wildan.

Halaman
1234

Berita Terkini