Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pandemi Corona telah menganggu 'kesehatan' ekonomi Indonesia dan bahkan berpotensi memporak-porandakan perekonomian sehingga berpotensi terjadinya krisis.
Adapun Indonesia pernah memilik pengalaman menghadapi krisis, yakni pada periode 1997-1998 dan 2008-2009.
Pakar Ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim menyampaikan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia berpotensi berada di jurang resesi atau kemerosotan ekonomi.
• Wabah Corona, Waria PSK Masih Keluyuran di Bendung Tirtonadi Solo : Kondom Bekas Berserakan
Pandemi Corona menjadi satu diantara banyak pemicu terjadi kemerosotan tersebut.
"Ini tidak hanya krisis moneter, tapi juga resesi dan bahkan depresi yang pernah melanda seluruh dunia tahun 1929 bisa saja terjadi," tutur Lukman kepada TribunSolo.com, Selasa (7/4/2020).
"Indonesia juga kena itu meski saat itu masih menjadi negara jajahan Belanda dan penduduknya belum sebanyak ini," imbuhnya membeberkan.
Indonesia diyakini masih bisa merespon kondisi ekonomi saat ini yang 'penuh' ketidakpastian akibat pandemi Corona.
• Update Corona Solo 8 April 2020 : 2 PDP Asal Purwosari & Mojosongo Sembuh, ODP Masih Merangkak
Itu bisa dilakukan berbekal belajar dari kasus krisis ekonomi yang pernah dihadapi sebelumnya guna membuat kebijakan tepat.
Ketercukupan bahan pangan juga harus diperhatikan pemerintahan Indonesia saat ini.
"Pemerintah harus hadir, negara harus hadir, dengan memberikan guidance menghadapi ini, supaya masyarakat tenang dan tidak panik," kata Lukman.
• Korban PHK Pemegang Kartu Prakerja akan Terima Bantuan Rp 600 Ribu per Bulan, Ini Rinciannya
"Bila tidak ada info apa-apa, bisa saja yang punya uang borong semua dan yang tidak punya tidak bisa apa-apa,"
"Kemudian muncul gerakan sosial, mahasiswa demo dan sebagainya, itu akan merepotkan negara," tambahnya.
Elemen-elemen pemerintahan yang ada di Indonesia pun diharapkan bisa 'satu suara' dan solid dalam menghadapi pandemi Corona.
"Pemerintah saat ini lebih hadir lagi, pro-kontra di Jakarta dikurnagi lah oagi ombomb besok dikurangi, antara presiden dan juri bicara, misalnya jangan ada perbedaan," ujar Lukman.
"Awalnya, mudik katanya tidak boleh, terus boleh, itu bisa membuat wali kota, bupati, gubernur menjadi kebingungan," imbuhnya.
• Akibat Corona, Sebanyak 685 Pekerja di Sukoharjo Terkena PHK, Kebanyakan dari Perusahaan Furniture
Lukman menyarankan pemerintah bisa melakukan efisiensi anggaran dengan cara peniadaan kegiatan-kegiatan yang kurang efektif dilakukan saat ini.
Itu bisa menjadi rencana panjang pemerintah dalam menghadapi pandemi Corona.
"Ada upaya melakukan efisien, beberpaa anggaran yang tidak terlalu penting, tidak dilakukan dulu," ujar dia.
"Beberapa program pemerintah, seperti kunjungan-kunjungan tidak perlu lagi, wacana membuat ibukota baru diabaikan dulu," jelas dia.
"Karena yang kita hadapi itu antara hidup dan mati, kalau dibiarkan yang meninggal banyak," tambahnya.
Selain itu, pemenuhan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis yang berjibaku menangani pasien Covid-19 menjadi langkah jangka pendek yang bisa diambil pemerintah.
• Bertambah, PHK Karyawan di Klaten Tembus 411 Orang, Karyawan Dirumahkan 25 Orang
"Di mana-mana langka, tugas negara harus segera mencukupi itu, para tenaga medis menjadi garda terdepan saat ini," ucap Lukman.
"Pemberian insentif kepada mereka juga bisa menjadi opsi, mereka menghadapi resiko besar saat ini," imbuhnya.
Lukman berharap pemerintah tidak cuek dan setengah-setengah dalam menghadapi pandemi Corona saat ini.
"Untuk seperti ini harus total, tidak bisa setengah-setengah atau ragu-ragu, sudah pokoknya total, sudah saatnya satu suara," tandasnya. (*)