Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri
TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo akan memberikan sanksi tegas bila ada peternak babi nakal.
Ancaman sanksi diberikan menyusul kini di Bandung ada oknum yang menyulap daging babi menjadi serasa sapi dengan boraks.
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, Yuli Dwi Irianto mengatakan, untuk para penjual akan dikenakan pasal perlindungan konsumen.
"Jika dari orangnya yang mengedarkan akan dikenakan pasal tentang peternakan dan kesehatan hewan, serta pasal perlindungan konsumen," katanya saat ditemui TribunSolo.com, Selasa (12/5/2020).
• Pemasok Daging Babi Dibuat Daging Babi Diduga dari Solo, Dinas Pertanian : Solonya Mana?
• Kasus Daging Babi Rasa Daging Sapi, Kiriman dari Solo, Dinas Pertanian Solo Akui Baru Dengar
Hal tersebut seperti yang tertuang pada Pasal 91 A jo Pasal 58 Ayat 6 UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Serta Pasal 62 Ayat 1 jo Pasal 8 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Namun, bila ada peternak babi di Sukoharjo yang nakal, dia pihaknya tidak segan-segan membekukan izin operasional peternakannya.
"Kalau ada peternak yang ikut bermain, kita akan berikan peringatan terlebih dahulu." ucapnya.
"Tapi jika diulangi lagi, kita akan bekukan izin operasional peternakannya," imbuhnya.
• Geger Daging Babi Buatan Solo, Dibuat Mirip Daging Sapi, Dijual di Bandung
• Warga Banjaran Jual Daging Babi Dibuat Mirip Daging Sapi Kiriman dari Solo, Tetangga Merasa Tertipu
Yuli menjelaskan, hal itu tidak hanya berlaku kepada peternak babi saja, namun juga bagi peternak jenis hewan lain di Sukoharjo.
Terkait kasus daging babi yang disulap menjadi daging sapi di Bandung, pihaknya masih mencari tahu apakah daging tersebut juga didapat dari peternak di Sukoharjo.
"Saat ini kami masih belum tahu, apakah daging babi itu juga didapat dari peternak yang ada di Sukoharjo," terangnya.
Di Sukoharjo, peternak babi paling banyak ada di wilayah Kecamatan Mojolaban dan Polokarto.
Dia menambahkan, dari Dinas Pertanian dan Perikanan di Solo Raya juga belum melakukan rapat gabungan membahas hal tersebut. (*)