Baca tanpa iklan
"Ancaman hukuman untuk terdakwa ini adalah hukuman mati. Doni Bandar dan pemodal ada Mulyadi, nanti akan kami hadirkan saksi-saksi di sidang selanjutnya,"kata Agung.
Sementara itu, Kuasa Hukum Doni, Hendri Dunan menambahkan, kliennya itu baru pertama kali melakukan transaksi narkoba saat menjabat sebagai Wakil Rakyat.
Namun, Hendri tak mau memberikan keterangan lebih jauh soal keterlibatan Doni sebelum duduk sebagai anggota DPRD.
"Sebelumnya tidak pernah, ini baru pertama, Kami juga akan menghadirkan dua orang saksi yang meringkankan,"singkat Hendri.
Kok Bisa Jadi DPRD?
Proses pencalonan Doni anggota DPRD kota Palembang yang ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) lantaran menjadi seorang bandar narkoba menuai polemik.
Sebab, selain menjadi seorang bandar narkoba, D juga diketahui merupakan residivis dengan kasus serupa dan pernah ditahan selama 1 tahun penjara pada 2012 semasa ia kuliah.
Dikutip dari Kompas.com, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang Muhammad Joni mengatakan, ketika pencalonan D di Pileg 2019 lalu, dirinya belum menjabat.
Namun, untuk proses penetapan, Caleg harus melewati beberapa tahapan, seperti pendaftaran, kelengkapan berkas mulai dari ijazah, surat kesehatan hingga bebas narkoba dari rumah, masuk sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) hingga ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DPT).
Untuk pemeriksaan tes kesehatan sendiri, ada beberapa rumah sakit pemerintah yang direkomendasikan KPU, yakni Rumah Sakit Muhammad Hoesin (RSMH), RS Palembang BARI, RS Bhayangkara dan RS Ernaldi Bahar.
"Kita waktu itu belum tahu, kami (Komisioner) baru dilantik 6 Desember 2019 yang pasti biasanya untuk tes kesehatan berlangsung di rumah sakit pemerintah," kata Joni dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (25/9/2020).
"Berkas pendaftaran D masih kami cari, kami meyakini ketika itu sudah ditetapkan (sebagai calon) memang waktu itu bebas narkoba, ada keterangan dari rumah sakit berarti memang sehat," lanjutnya.
Joni melanjutkan, sampai saat ini mereka masih belum menerima surat rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap D.
KPU menurutnya, masih menunggu surat dari pihak DPRD kota Palembang .
"Kalau suratnya sudah masuk ke kita akan diproses lima hari kerja. Penggantinya (D) biasanya adalah calon kedua dengan suara terbanyak setelah D," jelas Joni. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggota DPRD Palembang Tertangkap Bawa 5 Kg Sabu Terancam Hukuman Mati"