Baca tanpa iklan
"Kemudian ada juga pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Sengaja ada gelaran wayang kulitnya karena kami mencintai budaya Jawa," pungkasnya.
Disanksi Teguran Lisan
Pernyataan siap menjadi calon presiden (capres) Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo berbuah sanksi.
Ganjar Pranowo resmi mendapat sanksi berupa teguran lisan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
Soal pernyataannya siap menjadi capres, Ganjar Pranowo mengakui jika hal itu telah menjadi diskursus publik.
Oleh karena itu, Ganjar Pranowo kini siap menerima konsekuensi.
Baca juga: Yenny Wahid Merendah Ditanya Jadi Cawapresnya Ganjar Pranowo : Saya Pembantu, Enggak Terlalu Penting
"Maka ketika di antara situasi seperti ini ada statement yang tadi saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan. Dan ini sebagai kader saya terima," kata Ganjar di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Ganjar mengatakan, dia bakal memperbaiki komunikasinya setelah mendapat sanksi dari PDIP.
"Tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki," ucapnya, dikutip dari Tribunnews.com.
Ganjar menyebut saat memberikan klarifikasi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa capres kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Pak sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan Ketum. Jadi semua pasti akan mengikuti," ujarnya.
Baca juga: Reaksi Ganjar Pranowo Dapat Sanksi Teguran Buntut Pernyataan Nyapres 2024, Ingin Perbaiki Komunikasi
Pihaknya pun saat ini bakal terus bekerja berupaya mengendalikan inflasi dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi dan ini bagian dari kita mendukung pemerintahan nasional," ucapnya.
Sementara, Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Ganjar.
"Jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader," kata Komaruddin Watubun di kantor DPP PDIP.