Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Di balik kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka di Kota Solo, ada cerita unik yang menyertai.
Di mana Wali Kota Solo itu 'dibombardir' aduan dari warga dari luar Kota Bengawan.
Ia pun tetap meneruskannya ke pihak yang memiliki wewenang.
Namun, jika terus-terusan ia takut melewati kewenangan.
"Intine tidak mau melewati kewenangan saya. Kalau teruske pasti tak teruske. Tapi ojo terus-terusan," terangnya kepada TribunSolo.com, Selasa (25/10/2022).
Ia merasa tidak enak dengan bupati lain yang memiliki wewenang di daerah tersebut.
"Aku mengko dikiro minteri. Nek aku ra popo. Tak sampaikan ke dinas terkait. Tapi ojo dibrukke nyang aku," ungkapnya
Mulau dari Boyolali sampai Sragen banyak yang melayangkan keluhan di kanal aduannya.
"Saiki Info Cegatan Solo kan pasti Solo. Saiki info Sumberlawang, Gumukrejo, kabeh lebokke ning aku kan ra etis. Tapi saya bantu pasti tak teruske," terangnya.
Baca juga: Tegur Ganjar Pranowo, Pengamat UNS Solo Sebut Ketum PDIP Megawati Pandai Bermain Drama Politik
Baca juga: Runyamnya Perilaku Pria Asal Sukoharjo Ini : Sudah Residivis, Keroyok Orang, Kini Edarkan Sabu-sabu
Menurutnya, aduan semacam ini salah alamat. Ia pun meminta untuk mengadukan ke daerah masing-masing.
"Saya yakin setiap daerah sudah punya kanal aduan. Sudah punya sosmed," jelasnya.
Ia juga menolak dianggap lebih populer dibanding kepala daerah lain di Solo Raya.
Menurutnya, hanya soal bagaimana daerah dapat responsif dengan aduan yang dilayangkan.
"Kalau kalah populer ndak. Memang wonge kudu okeh soale laporane yo okeh. Kalau dibiarkan mesakke warga sambat ning sopo. Dan harus mantengin 24 jam," terangnya.
Pemekaran di Solo
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengaku belum mendapatkan bocoran soal pemekaran wilayah di Jawa Tengah.
Termasuk Provinsi Solo Raya atau Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
Namun jika nantinya jadi provinsi baru lepas dari Jawa Tengah, lantas siapa perkiraan gubernurnya?
Gibran mengatakan, masih belum mendapatkan instruksi lebih lanjut dari rencana tersebut.
"Saya tidak tahu (siapa gubernurnya), nunggu arahan dulu saja," katanya kepada TribunSolo, Sabtu (12/2/2022).
Gibran mengatakan akan mengikuti instruksi dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.
Namun, hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut.
"Saya nunggu instruksi dulu saja. Nanti saya jalankan sesuai instruksi, ujarnya.
Baca juga: Viral Solo Raya Jadi Provinsi Baru dan Solo Ibu Kotanya, Beginilah Reaksi Gibran Rakabuming Raka
Baca juga: Gibran Ungkap, Siswa Lebih Happy PTM daripada PJJ, Tapi Kini Pemkot Terapkan Metode Hybrid
Viral di Medsos
Daftar yang berisi rencana pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia tengah mengemuka di media sosial (medsos).
Bahkan ungguhan daftar itu viral di mana-mana, meskipun jelas dari mana sumber resmi yang mengeluarkan data tersebut.
Satu di antaranya yakni provinsi baru di Solo Raya yang bernama Daerah Istimewa Surakarta.
Tertulis di situ ada, Kota Solo jadi ibu kota provinsi.
Sementara daerah kota/kabupaten yang masuk dalam provinsi itu ada Solo, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Wonogiri dan Sragen.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka belum banyak berkomentar.
"Ditunggu dulu saja kepastiannya, itu belum pasti," katanya kepada TribunSolo.com, Sabtu (12/2/2022).
Selain Daerah Istimewa Surakarta, di Jawa Tengah ada Provinsi Jawa Utara meliputi wilayah Jepara, Kudus, Grobogan, Pati, Rembang, dan Blora, yang beribukota di Kudus.
Dan juga ada Provinsi Banyumasan yang meliputi Kabupaten Purwokertp, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen.
Baca juga: Bupati Juliyatmono yang Usul Provinsi Solo Raya Belum Berhasrat Gantikan Ganjar, Apa Penjelasannya?
Baca juga: Mengapa ada Kepala Daerah yang Menolak Ide Provinsi Solo Raya? Ini Kata Pengamat
Jokowi Setuju saat Jadi Wali Kota Solo
Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengklaim Joko Widodo (Jokowi) pernah menyetujui pembentukan Provinsi Solo Raya saat menjabat Wali Kota Solo.
"Apakah Pak Jokowi setuju? Saya yakini Pak Jokowi pernah menggagas waktu menjabat wali kota, saat itu pernah menggagas," ujar Juliyatmono kepada TribunSolo.com, Kamis (16/1/2020).
Sejumlah kepala daerah se-Solo Raya diyakini setuju dengan wacana yang digulirkan Juliyatmono.
Namun, mereka masih tidak berani menyuarakannya secara lantang.
• Tak Hanya Usul Bentuk Provinsi Solo Raya, Bupati Juliyatmono Pernah Usulkan Bubarkan Provinsi Jateng
"Secara pribadi masing-masing hampir tidak ada penolakan, cocok, cuma tidak punya keberanian menyampaikan apalagi orang politik," tutur Juliyatmono.
Apalagi, PDI Perjuangan menjadi penguasa mayoritas dalam peta politik Solo Raya.
"Kita lihat dari statistik politik mayoritas PDI Perjuangan, kalau Bu Megawati bilang, jadilah provinsi, selesai," ucap Juliyatmono.
Ia menambahkan kemauan politik kepala daerah menjadi satu ganjalan realisasi pembentukan Provinsi Solo Raya.
• Ditanya Soal Blusukan Pakai Rubicon Baru, Bupati Karanganyar Juliyatmono : Hidup Saya Itu di Desa
"Itu tinggal kemauan politik, ya, elit politik oke dan sependapat semua tinggal berjalan dan tidak perlu waktu," ujar dia.
"Semua DPRD sepakat pembentukan Provinsi Solo Raya, terus dikirim ke pusat, kemudian dikaji dan layak memenuhi syarat selesai," imbuhnya memebeberkan.
Juliyatmono menegaskan, sejumlah kepala daerah se-Solo Raya sudah merasa 'cocok' terkait pembentukan Provinsi Solo Raya.
• Bupati Karanganyar Juliyatmono Soal Perusakan Lawu : Siapa Pun yang Senggol Alam Menyakiti Hati Saya
"Beberapa Bupati/Wali Kota se-Solo Raya itu, secara pribadi semua cocok, cuma tidak bisa bicara banyak, tidak mau bicara keras-keras, kan punya petinggi-petinggi partai," tegas dia.
"Kalau saya tanpa rem, ini gas-gasan, siapapun ayo, ini masa depan semuanya, menyiapkan ruang kesempatan generasi milenial," pungkasnya.
Usul Bubarkan Provinsi Jateng
Orang nomor satu di Bumi Intanpari itu mengaku sudah menggagas sejak 1998 bersama teman-temannya, meski dalam tataran diskusi.
Gagasan pembentukan Provinsi Solo Raya kemudian dilemparkan ke publik, terlebih regulasi mendukung itu.
"Dari sisi peraturan perundang-undangan memenuhi syarat apalagi wilayah Solo Raya ini ada tujuh kabupaten/kota, syaratnya cukup lima kabupaten," ucap Juliyatmono.
"Belum lagi semua fasilitas juga sangat mendukung, memadahi, perkembangan cukup pesat, punya akses tol dan bandara," tambahnya.
Juliyatmono menjelaskan pembentukan Provinsi Jawa Tengah mampu mempercepat pengurusan administratif masyarakat.
"Lebih dari itu, saya ingin memberikan harapan kepada kaum milenial kalau ini menjadi provinsi tentu secara adminitrastif cepat dalam memenuhi dan melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," jelas dia.
"Kemudian jarak kontrol/pengawasan juga terlalu luas kalau Provinsi Jawa Tengah punya 35 kabupaten/kota, itu luas sekali, saya kira itu tidak terlalu efektif," imbuhnya.
Juliyatmono mengaku pernah berujar supaya Provinsi Jawa Tengah dibubarkan sebelum pembentukan Provinsi Solo Raya digulirkannya.
"Dulu saya lebih keras, pernah sebut bubarkan provinsi," akunya. (*)