TRIBUNSOLO.COM - Tiga pasangancalon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dinilai oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tiga pasangan tak serius, terkait penuntasan permasalahan hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan itu dilontarkan karena belum adanya upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara konkret di dalam visi-misi para paslon yang maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Kepemimpinan Nasional Baru, Setara Institute Minta Kasus Munir Dituntaskan

"Kami masih belum menemukan secara substansial yang berkaitan dengan isu pelanggaran HAM yang diakomodir dengan capres-cawapres, khususnya berkaitan dengan penyelesaian atau penuntasan kasus pelanggaran HAM berat," ujar Wakil Koordinator KontraS, Andi M Rizaldy dalam Siaran Pers Catatan Hari HAM 2023, dilansir dari Tribunnews.com, Minggu (10/12/2023).

Karena tak diakomodir di dalam visi-misi, upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat diharapkan menjadi salah satu di antara sekian banyak materi debat capres-cawapres dalam kesempatan mendatang.

Andi pun mengungkapkan, KontraS sebelumnya telah menyampaikan rekomendasi demikian ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan penyelenggara debat capres-cawapres.

"KontraS sudah menyampaikan usulan dan bahkan rekomendasi ke KPU. Harapannya dari kami bahwa dalam proses debat capres dan cawapres ini dapat membahas secara substansial berkaitan dengan isu HAM," katanya.

Baca juga: KontraS: Dalam Setahun, 31 Peristiwa Extrajudical Killing Terjadi, 46 Orang Menjadi Korban

 
Selain upaya konkret penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, debat capres-cawapres juga diharapkan memuat soal kebebasan masyarakat sipil yang beberapa waktu belakangan menjadi sorotan.

Menurut Andi, ruang kebebasan bagi masyarakat sipil sudah dipersempit melalui berbagai cara.

"Ada berbagai bentuk represi, kriminalisasi, hingga intimidasi. Termasuk juga soal pembangunan yang tidak memcerminkan kemanusiaan," ujarnya.

Diakomodirnya upaya penyelesaian pelanggaran HAM dalam debat dinilai semakin urgen, lantaran setiap calon memiliki "dosanya" masing-masing terkait HAM.

Baca juga: Setara Institute Desak Pemerintahan Stop Proyek Strategis Nasional, Sering Berbenturan Dengan Rakyat

Teruntuk capres nomor urut 1, yakni Anies Baswedan, Andi menyontohkan penggusuran-penggusuran paksa yang terjadi di Jakarta.

Kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, rekam berkaitan dengan rekam jejaknya dalam kasus penculikan aktivis 1997/1998.

Sedangkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dianggap bertanggung jawab dengan isu-isu HAM di Jawa Tengah, seperti Wadas.

Baca juga: Penuntasan Kasus HAM, KontraS Belum Temukan dari Visi Misi Capres-Cawapres Dalam Pemilu 2024

"Kalau dari berbagai laporan kami, Anies Baswedan memiliki dugaan keterkaitan dengan isu penggusursan paksa selama di Jakarta. Prabowo Subaianto dengan rekam jejaknya terkait kasus penculikan aktivis 97/98. Ganjar Pranowo berkaitan dengan isu Wadas dan juga isu lingkungan lainnya," kata Andi.

Terkait dengan isu HAM ini, para paslon memiliki pandangannya masing-masing yang tertuang di dalam misi mereka.